BERITA BEKASI – Dalam waktu 15 hari ke depan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Jawa Barat, menggodok (Assessment) 4 kandidat.
Ke-4 kandidat itu yakni, Drs. Dinar Faizal Badar (Asda III Kota Bekasi), Dr. Arif Maulana, ST. MM (Kepala Dinas Tata Kota), Muhammad Solikhin, S.SIT, MM (Kepala Bapenda). Nyelip satu kandidat dari luar Bekasi, Dede Tito Ismanto ST. ME (Asda II Pemkot Banjar).
Calon Sekda pengganti Junaedi tidak hanya berkaitan dengan pergantian jabatan, tapi juga estafet kepemimpinan birokrasi.
Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo menilai, posisi Sekda Kota Bekasi membutuhkan figur yang tidak hanya mampu membantu Kepala Daerah.
“Sekda tidak cukup hanya menjadi pelengkap seremonial. Figur tersebut harus mampu menjadi asisten handal Walikota dan Wakil Walikota yang sudah lari cukup kencang dalam berbagai terobosan kinerja pembangunan,” kata Didit.
“Mensukseskan Porprov Jawa Barat dan menjadi filter terakhir kebijakan Kepala Daerah,” sambungnya.
Menurutnya, rekam jejak, integritas dan bersih dari dugaan korupsi menjadi aspek prioritas. Selain itu mampu sebagai technocratic administrator yang mampu memastikan tata kelola pemerintahan berjalan akuntabel, bersih dan berbasis kinerja.
“Kandidat Sekda harus memiliki pengalaman yang handal dalam menjalankan pemerintahan eksekutif. Tapi juga ada tugas tambahan semi politik khususnya meloby legislatif dalam proses RAPBD, karena sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” tuturnya.
Calon Sekda, lanjut Didit, harus mampu menjadi top manajer birokrasi, koordinasi perangkat daerah, pelaksanaan program, administrasi pemerintahan dan pengawasan Dinas atau Badan Daerah.
“Variabel yang sangat menentukan meliputi, kapasitas, integritas personal kandidat. Kapabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kemampuan menjadi jembatan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan,” ulasnya.
Dijelaskannya agar Kepala Daerah tidak terjerat korupsi, Sekda memiliki peran yang sangat krusial sebagai benteng birokrasi dan penasihat utama Kepala Daerah.
Berdasarkan aturan tata kelola pemerintahan, Sekda adalah motor penggerak administrasi yang wajib menjaga agar setiap kebijakan tetap berjalan di koridor hukum. Berani berkata ‘ tidak’ jika ada yang menabrak aturan dan rambu-rambu hukum.
“Untuk itu, kinerja Pansel akan terus menjadi pusat perhatian. Bagaimana proses seleksi itu dijalankan?. Profesional dan independen kah?. Siapa nanti yang akan diusulkan?. Publik masih menunggu jawabannya,” pungkas Didit. (Roni)
