BERITA BEKASI – Seorang siswa SMK di Kabupaten Bekasi berinisial AA (16) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh para seniornya dilingkungan sekolah SMK 1 Cikarang Barat.
Peristiwa yang terjadi pada 2 September 2025 itu membuat korban mengalami patah tulang rahang hingga harus menjalani operasi dan pemasangan pen di RSUD Kabupaten Bekasi.
Kepada Matafakta.com, orang tua korban, Indra Prahasta (42) mengungkapkan, pemukulan berawal dari alasan sepele. Putranya dipermasalahkan hanya karena berfoto dengan siswa dari jurusan lain.
“Alasannya konyol. Katanya kelas tiga tidak boleh foto-foto dengan jurusan lain. Hanya karena itu, anak saya dipukul bergantian oleh lebih dari sepuluh seniornya,” ungkap Indra.
Menurut Indra, para pelaku memukul korban secara bergantian dilapangan belakang sekolah. Satu orang bisa memukul hingga 10 kali, seluruh pukulan diarahkan ke rahang korban.
“Kalau dihitung total lebih dari 100 kali pukulan dan semua mengarah ke rahang hingga patah,” sesalnya.
Meski mengalami luka parah, korban anaknya sempat tetap masuk sekolah keesokan harinya, karena takut mendapat intimidasi.
“Tanggal 2 dipukuli, tanggal 3 masih masuk sekolah walaupun rahangnya patah. Dia bahkan beli es sendiri untuk mengompres rahangnya,” jelas Indra.
Kasus ini baru terungkap pada 3 September sore setelah keluarga mengetahui kondisi korban.
Laporan resmi kemudian dibuat di Polsek Cikarang Barat pada 4 September 2025, setelah dilakukan visum dengan Nomor: B/842/IX/2025/SPK/Reskrim/Cikbar/Resto Bks/PMJ.
Namun hingga saat ini, pihak Kepolisian disebut baru sebatas melakukan pemanggilan. Sementara, pihak sekolah dinilai tidak menunjukkan kepedulian.
“Anak saya 7 hari di Rumah Sakit dan 9 hari di rumah, tapi tidak ada guru atau pihak sekolah yang datang menjenguk,” ungkap Indra.
Indra juga menegaskan belum ada perhatian dari Pemerintah Daerah. Hanya sebatas pembicaraan soal pendampingan perlindungan anak, tapi tidak ada tindakan nyata.
“Saya hanya berharap proses hukum berjalan tegas dan transparan. Kami minta keadilan dan para pelaku harus bertanggung jawab secara hukum,” pungkasnya. (Mul)
