Analisa Politik Jelang Pilkada Kabupaten Bekasi Pasca Putusan MK

- Jurnalis

Rabu, 21 Agustus 2024 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno

Foto: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora selaku Pemohon terkait pengujian Pasal 40 ayat (1) Udang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Amar putusan tersebut, dibacakan Hakim MK pada Selasa 20 Agustus 2024 dan berlaku efektif sejak dibacakan. Esensi dari putusan MK tersebut, tentu berdampak terhadap peta politik jelang Pilkada Kabupaten Bekasi.

Salah satu amar putusan yang mengejutkan adalah, tentang syarat dukungan untuk pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati-Walikota yang pada awalnya menggunakan hitungan perolehan kursi DPRD, diubah menjadi dihitung dari jumlah perolehan suara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga, Partai politik atau gabungan Partai politik Non Parlemen (tidak memiliki kursi di DPRD) juga dimungkinkan dapat mendaftarkan Calon Gubernur, Calon Bupati-Walikota, sepanjang prosentase perolehan suaranya memenuhi.

Hal mana juga akan terjadi pada Partai politik yang awalnya terancam tidak bisa mencalonkan Guberbur, Bupati-Walikota, masih memilki kans untuk dapat mencalonkan calon, sepanjang jumlah perolehan suaranya memenuhi ketentuan.

Partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi prosentase tertentu yang dihitung dari perolehan suara Parpol dengan Daftar Pemilih Tetap.

Untuk Kabupaten dan Kota, prosentase syarat dukungan untuk dapat mencalonkan Bupati-Walikota adalah sebagai berikut:

  1. DPT 250 ribu : 10 persen dari suara sah Pileg.
  2. DPT 250-500 ribu :  8,5 persen dari suara sah Pileg.
  3. DPT 500 ribu – 1 juta : 7,5 persen dari suara sah Pileg.
  4. DPT 1 juta lebih : 6,5 persen dari suara sah Pileg.
Baca Juga :  Duh...!!!, Baru Setahun Dibangun, Kantor Kelurahan Kebalen Rembes

Maka untuk di Kabupaten Bekasi, dapat kita analisa banyak terdapat perubahan yang sangat signifikan bagi Partai politik yang hendak mencalonkan Bupati-Wakil Bupati.

Sepeti kita ketahui bersama jumlah DPT Pileg 2024 adalah sebanyak 2.200.209 Pemilih maka Parpol atau gabungan partai Politik yang dapat mencalonkan Bupati adalah 6,5 persen (penduduk diatas 1 juta) dikalikan jumlah DPT.

Maka syarat dukungan Partai politik atau gabungan Partai politik dapat mencalonkan Bupati sepanjang memiliki perolehan suara sekurang-kurangnya 143.014 suara

Jika kemarin sebelum adanya Putusan MK Nomor: 60/PUU-XXII/2024, Partai politik di Kabupaten Bekasi berlomba-lomba mencari dukungan koalisi dengan Parpol lainnya, maka pasca Putusan MK ini tentulah banyak perubahan peta politik Pilkada Kabupaten Bekasi.

Atau dimungkinkan akan semakin banyak kesempatan Calon Bupati untuk bisa mendaftar, sehingga esensinya dimungkinkan kans jumlah Calon Bupati dapat juga menjadi lebih banyak.

Mari kita analisa dan hitung dari perolehan suara Partai politik dalam Pileg 2024 yang perolehan suaranya dapat mencalonkan Calon Bupati sendiri tanpa harus koalisi dengan partai lain.

Partai Golkar: 268.789 suara dapat mencalonkan sendiri.

Partai Gerindra                                      : 258.436 suara dapat mencalonkan sendiri

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)             : 233.868 suara dapat mencalonkan sendiri

PDI PERJUANGAN                             : 210.870 suara dapat mencalonkan sendiri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)         : 149.006 suara dapat mencalonkan sendiri

Dari data diatas, setidaknya ada 5 partai politik di Kabupaten Bekasi yang dapat mencalonkan Bupati-Wakil Bupati, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Baca Juga :  Soal Kades Serang, JNW: Luar Biasa Pemkab Bekasi Ngelawan Putusan Pengadilan  

Juga masih dimungkinkan gabungan Partai politik yang kursi di Parlemen dibawah 5 kursi sekalipun, dapat lagi bergabung atau koalisi dengan Partai lain untuk mengusung pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati.

Termasuk sebanyak 7 Partai politik Non Parlemen di Kabupaten Bekasi jika semua bergabung saja, perolehan suaranya kisaran 129.932 suara.

Meskipun belum bisa mengusung Calon Bupati-Wakil Bupati sendiri, namun Partai Non Parlemen juga patut diperhitungkan dalam syarat dukungan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi.

Sebagai kader Partai PDI Perjuangan, kami tentu menyambut baik, bersyukur dan mengapresiasi putusan MK Nomor: 60/PUU-XXII/2024. Putusan MK ini sudah sempurna dan sangat memenuhi rasa keadilan bagi semua.

Ditengah Partai kami yang dikeroyok oleh gempuran Koalisi Besar seperti KIM PLUS yang dibeberapa wilayah mengancam Partai kami tidak dapat mengusung Calon Gubernur, Bupati atau Walikota, sebut saja contoh Jakarta.

Maka dengan adanya putusan MK ini, PDI Perjuangan dipastikan bisa mencalonkan Calon Gubernur Jakarta, karena jumlah perolehan suaranya diangka 14,01 persen.

Termasuk di Jawa Barat, dengan perolehan suara sekitar 2.970.223 suara pada Pileg 2024 kemarin, maka dipastikan PDI Perjuangan Jawa Barat juga dapat mengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sendiri, meskipun tanpa koalisi dengan Partai lain.

Saya menyebut Putusan MK kali ini sebagai Penyelamat Demokrasi Pilkada 2024 dari jegalan Oligarki Partai dan Tirani.

Bekasi, 21 Agustus 2024, 03.55 WIB.

Salam Juang,

NYUMARNO, SM

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi

Berita Terkait

Jelang 27 November, Panwascam Karang Bahagia Gelar Rakernis
Soal Kades Serang, JNW: Luar Biasa Pemkab Bekasi Ngelawan Putusan Pengadilan  
FKMPB: Siapa Bertanggung Jawab Soal ADD Desa Serang Ciksel?
FKMPB: Kekuasaan Bermain di Desa Sumberjaya dan Desa Serang Ciksel
Soal Jabatan Kades Serang, Pemkab Bekasi Kangkangi Putusan Hukum
Berikan PAD, JNW Apresiasi Kinerja Dirut PT. Migas Kota Bekasi
Tak Ajukan Penyertaan Modal, PT. Migas Kota Bekasi Berikan PAD Miliaran Rupiah
Soal Kades Serang, Pemkab Bekasi Maldministrasi Soal Putusan PTUN
Berita ini 97 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 22 November 2024 - 11:36 WIB

Jelang 27 November, Panwascam Karang Bahagia Gelar Rakernis

Kamis, 21 November 2024 - 13:38 WIB

Soal Kades Serang, JNW: Luar Biasa Pemkab Bekasi Ngelawan Putusan Pengadilan  

Kamis, 21 November 2024 - 10:34 WIB

FKMPB: Siapa Bertanggung Jawab Soal ADD Desa Serang Ciksel?

Rabu, 20 November 2024 - 11:55 WIB

FKMPB: Kekuasaan Bermain di Desa Sumberjaya dan Desa Serang Ciksel

Rabu, 20 November 2024 - 07:12 WIB

Soal Jabatan Kades Serang, Pemkab Bekasi Kangkangi Putusan Hukum

Berita Terbaru

Panwascam Karang Bahagia

Seputar Bekasi

Jelang 27 November, Panwascam Karang Bahagia Gelar Rakernis

Jumat, 22 Nov 2024 - 11:36 WIB

Foto: Gedung Kejaksaan Agung RI

Berita Utama

Publik Meragukan Proyek Intelijen Kejagung

Jumat, 22 Nov 2024 - 08:33 WIB