Penasehat Hukum Menilai, Kerugian Negara Dalam Proyek BTS 4G Tidak Berdasar

BERITA JAKARTA – Kuasa hukum Galumbang Menak Simanjuntak, Maqdir Ismail menilai penafsiran kerugian negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G (proyek BTS 4G) tidak berdasar.

Sebab nilai kerugian negara yang disebutkan dalam audit itu lebih besar dari nilai proyek yang dikerjakan oleh konsorsium pemenang lelang. Oleh karena itu nilai kerugian negara seperti yang disebutkan dalam audit BPKP dianggap menyesatkan.

Menurut Maqdir, berdasarkan fakta-fakta persidangan pada 31 Desember 2022 saat kasus ini mulai bergulir, jumlah menara BTS tahap I yang telah selesai dibangun sebanyak 3.029 menara (on air dan ready on air), dimana 2,952 menara (on air) diantaranya sudah terkoneksi ke operator seluler.

“Bahkan sampai awal September 2023, jumlah menara yang telah selesai dan terkoneksi ke operator atau siap dikoneksikan ke operator seluler telah mencapai hampir 100 persen, itu diluar site yang terkendala oleh keadaan kahar. Dana pembangunan BTS yang kategori kahar tersebut juga telah dikembalikan kepada negara,” ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G ini Kejagung menyebutkan adanya kerugian sebesar Rp8,3 triliun. Jumlah itu lebih besar dari dana realisasi yang diterima oleh konsorsium penyedia infrastruktur BTS yang hanya mencapai Rp7,7 triliun (setelah pajak).

Kejagung menyebut kerugian tersebut berasal dari kegiatan penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukungnya yang belum selesai dikerjakan. Sedangkan pemerintah sudah melakukan pembayaran 100 persen.

Dari total target 4.200 menara BTS yang harus selesai dibangun, sebanyak 3.242 menara BTS belum selesai dikerjakan hingga tenggat 31 Maret 2022. Artinya hanya 958 menara atau hanya 23 persen menara BTS yang diakui oleh BPKP.

Maqdir Ismail menjelaskan, 3.242 BTS yang dianggap “mangkrak” oleh Kejagung tersebut sejatinya sebagian besar telah selesai dan hanya menunggu proses serah terima secara administratif. Oleh karena itu BPKP seharusnya tetap bisa menilai valuasinya sehingga tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara.

“Faktanya menara yang dipersoalkan itu sudah berdiri dan bisa dioperasikan. Bahkan BTS-BTS itu telah memberikan sinyal 4G kepada masyarakat, serta telah memberikan manfaat bagi operator seluler maupun BAKTI yang menerima pembayaran dari operator seluler,” jelas Maqdir.

Oleh karenanya, Maqdir menilai kerugian negara dalam dakwaan Kejaksaan sangat tidak tepat. Bagaimana mungkin Penuntut Umum Kejaksaan mendakwa bahwa proyek BTS yang belum selesai dianggap sebagai kerugian negara (total loss).

“Padahal, seharusnya proyek BTS yang masih proses pengerjaan sudah sewajarnya dihitung karena barang yang sudah dibeli telah menjadi milik negara. Selain itu, dalam perkembangannya jumlah proyek BTS yang masih tahap pengerjaan terus menurun,” ujarnya.

Dalam laporan keuangannya, Kementerian Kominfo juga menyebutkan bahwa keberadaan ribuan BTS yang dipersoalkan itu sudah dilaporkan sebagai aset tetap yaitu berupa konstruksi dalam pengerjaan yang menunjukkan adanya pengakuan negara bahwa aset telah menjadi milik negara dan bukan merupakan suatu kerugian negara total loss.

Mira Tayyiba, Sekjen Kominfo dalam persidangan pada 14 September 2023 lalu juga menyampaikan bahwa BTS-BTS tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan Menkominfo sebagai aset dalam konstruksi.

Proyek Molor Karena 4 Faktor

Proyek pembangunan BTS di wilayah 3T ini sejatinya merupakan bagian dari visi Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung transformasi digital.

Pada 2019, sinyal internet menjangkau 87,4 persen Desa dan 35,7 persen Kecamatan. Pada akhir masa pemerintahan pada 2024, ditargetkan 95 persen Desa dan 60 persen Kecamatan terjangkau sinyal internet.

Adapun proses pengerjaan proyek BTS Tahap I sebanyak 4.112 menara dilakukan oleh tiga konsorsium yang memenangkan tender awal 2021 hingga 31 Desember 2021. Periode pengerjaan ribuan BTS yang ditargetkan selesai dalam tempo satu tahun membuat konsorsium sulit memenuhi target waktu penyelesaian yang ditetapkan.

Bahkan dalam pelaksanaannya pembangunan proyek BTS 4G mengalami sejumlah kendala. Pertama, tidak lama setelah kontrak pembelian ditandatangani BAKTI dan penyedia pada awal dan akhir Q2-2021, terjadi ledakan Covid-19 varian Delta.

Kondisi itu diikuti dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat yang menghambat rantai pasok dan mobilisasi material dan pekerja.

Rantai pasok juga terkendala secara internasional akibat penutupan sementara pabrik di China dan penutupan berbagai pelabuhan utama di China karena kasus COVID-19. Ini membuat pengiriman barang dari China terhambat sehingga komponen

Kedua, keterlambatan kontrak pembelian atau purchase order dan keterlambatan pembayaran telah menghambat pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan kontrak pembelian ini diakibatkan belum tersedianya anggaran dari sisi negara, yang menyebabkan BAKTI belum bisa menandatangani kontrak.

Ketiga, pengiriman material ke berbagai Provinsi yang menaungi wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang sudah dihambat oleh rantai pasok dan mobilisasi yang sangat terbatas karena kebijakan Covid-19, secara faktual juga mengalami hambatan akibat kondisi cuaca buruk dan kendala geografi berupa pegunungan dan kepulauan.

Untuk sampai ke daerah 3T, pengiriman barang harus menggunakan cara-cara yang tidak konvensional seperti menggunakan tenaga hewan (kuda, kerbau), dengan tenaga manusia, bahkan transportasi udara (helikopter) karena keterbatasan infrastruktur jalan.

Perlu dipahami bahwa material yang diangkut bukan hanya BTS tetapi infrastruktur pendukungnya seperti tower, pagar, power, solar panel dan baterai yang berat totalnya bervariasi mulai dari 5 ton sampai lebih dari 20 ton tergantung dari konfigurasi tower dan power yang dipasang.

Keempat, penundaan terjadi karena adanya gangguan keamanan, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Bahkan, Polda Papua meminta penghentian sementara pembangunan proyek BTS akibat gangguan keamanan, baik diakibatkan oleh gerakan separatis maupun juga perang antara desa adat atau suku.

Maqdir mengatakan, berdasarkan fakta-fakta diatas menjelaskan bahwa penyelesaian pembangunan BTS tetap berlangsung kendati mengalami berbagai kendala, termasuk ketika proses hukum ini berjalan.

“Adanya kemajuan signifikan dari penyelesaian proyek BTS ini menunjukkan bahwa proyek BTS 4G ini tidak mangkrak. Penyelesaian pembangunan BTS ini juga sekaligus membuktikan bahwa tuduhan telah terjadi kerugian negara dari proyek ini menjadi sangat tidak relevan dan menyesatkan,” pungkas Maqdir. (Sofyan)