BERITA JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan tindak pidana nepotisme yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dan keluarganya.
Koordinator TPDI, Erick S. Paat mengatakan, keluarga Anwar yang menjadi pihak terlapor diantaranya ada Presiden RI Joko Widodo, anak sulung Jokowi yang juga Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan anak bungsu Jokowi yang juga selaku Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dugaan nepotisme oleh Ketua MK itu diancam dengan pidana penjara sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 21 dan 22 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai garis ketiga dengan para pihak yang berperkara wajib mengundurkan diri, jika tidak mengundurkan diri, maka putusan Hakim itu tidak sah, diberi sanksi administratif dan dipidana sesuai UU.
Maka dari itu, Erick menegaskan bahwa Ketua MK Anwar Usman seharusnya mengundurkan diri, karena memiliki konflik kepentingan dengan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan Uji Materiil Pasal 169 huruf q UU Nomor: 7 Tahun 2017.
“Seorang Ketua MK masa tidak tahu Undang-Undang dari pada kekuasaan kehakiman, harusnya dengan tegas dari awal ‘saya tidak berhak’ karena berbenturan kepentingan, nyatanya tidak,” ujar Erick, Senin (23/10/2023).
Terdapat sembilan dasar hukum laporan yang digunakan TPDI yang mencakup:
1.Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945
2.TAP MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme.
3.TAP MPR No. VIII/MPR/2001, tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme..
4.UU No.28/1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5.UU No. 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6.UU No. 19/2019, tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7.UU No. 18/2003 Tentang Advokat
8.PP No. 43/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9.PP No. 68 /1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
Erick menerangkan, laporan TPDI telah diterima oleh KPK. Dia menegaskan, KPK harus cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan yang ditujukan kepada Jokowi dan keluarga itu.
Selain itu, Erick juga mendesak agar Ketua MK Anwar Usman mundur dari posisinya.
“Kalau punya hubungan kekeluargaan itu Ketua Majelisnya harus mengundurkan diri, itu tegas, tapi kenapa Ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Majelis Hakim?,” imbuh Erick. (Sofyan)
