10 Tahun Mandek, Kasus CCTV Monas Disinyalir Tanpa Kepastian Hukum

- Jurnalis

Kamis, 6 April 2023 - 01:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

BERITA JAKARTA – Luar biasa sepuluh tahun sudah penuntasan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, hingga kini disinyalir masih mengantung tanpa kepastian hukum.

Padahal, perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan di Kejati Jakarta sejak 2013, namun entah mengapa oknum Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) belum juga melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Jakarta guna diadili.

Seperti diketahui, terkait proyek pengadaan CCTV Monas Anggaran Tahun (TA) 2010 itu telah menjerat tiga orang tersangka.

Selain pihak rekanan, oknum penyidik juga sudah menetapkan Yuswil Iswantara yang saat itu menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kasudin Kominfo) Jakarta Pusat.

Adapun tersangka lainnya adalah Kasudin Kominfo Jakarta Pusat, Ridha Bahar yang sebelumnya menjadi Ketua Pengadaan Barang dan Jasa.

Baca Juga :  Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Tersangka Dario dari PT. Harapan Mulya Karya selaku rekanan Sudin Kominfo, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Ketiganya diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan CCTV senilai Rp1,7 miliar.

Yuswil ditetapkan sebagai tersangka pada 13 September 2013. Sementara Ridha Bahar pada 16 September 2013. Sedangkan pihak swasta yakni Dario dari PT. Harapan Mulya Karya selaku rekanan Sudin Kominfo, Pemkot Jakarta Pusat. (Sofyan)

Berita Terkait

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno
Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China
Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial
Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas
Jaksa Agung Tutup Rakernas Kejaksaan RI
Soal Saldo e-Money, KOPAJA Minta APH Audit TransJakarta
Sidang Korupsi DJKA Muncul Galangan Dana Dukungan Pilpres 2019   
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 18:30 WIB

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno

Sabtu, 18 Januari 2025 - 17:52 WIB

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:39 WIB

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:39 WIB

Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:27 WIB

Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas

Berita Terbaru

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

Berita Utama

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Sabtu, 18 Jan 2025 - 17:52 WIB

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman

Megapolitan

Tilang Elektronik Bakal Dikirim ke WhatsApp, Begini Penjelasannya

Jumat, 17 Jan 2025 - 20:54 WIB

LQ Indonesia Law Firm

Berita Utama

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Jumat, 17 Jan 2025 - 19:39 WIB