Dugaan Oknum Perusahaan Otomotif “Endorse” Pemerintah

- Jurnalis

Sabtu, 4 Maret 2023 - 20:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA JAKARTA – Himbauan pemerintah mengenai penggunaan mobil tenaga listrik di Indonesia diduga bukan semata karena tingginya emisi yang dihasilkan kendaraan konvensional. Akan tetapi lahir lantaran adanya peran oknum pengusaha otomotif yang disinyalir “mengendorse” pemerintah agar menerbitkan kebijakan mengenai mobil ramah lingkungan.

Sehingga terbit Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Melalui Inpres itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bak gayung bersambut, ketika perhelatan G20 berlangsung, para duta besar maupun perwakilan negara asing berkunjung ke gedung DPR RI pada The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) menggunakan mobil listrik.

Baca Juga :  Diadili di Ethiopia, Pemerintah Diminta Bela Warga Majalengka Kejebak Narkoba

Tak ketinggalan, Ketua DPR Puan Maharani pun sempat “mencicipi” mobil listrik keluaran perusahaan otomotif asal negara ginseng itu.

“Ini momen istimewa karena Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah G20 sehingga kita harus memastikan semua delegasi dan tamu yang akan datang merasa nyaman saat mengikuti acara ini,” kata Puan dalam keterangan persnya, Sabtu (1/10/2022) kala itu.

Bahkan sebelum puncak acara G20 terselenggara di Bali pada 15-16 November 2022, aparat keamanan mendapatkan pelatihan khusus untuk mengendarai mobil dan motor listrik.

Teranyar Pemprov DKI menganggarkan Rp20,3 miliar yang bersumber dari APBD 2023 untuk pengadaan 23 mobil listrik.

Baca Juga :  Laporan Masyarakat Mandek, LQ Pertanyakan Anggaran Polri

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Joko Agus Setyono mengatakan, pembelian mobil listrik merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang mesti dituruti.

Karena itu, Pemprov DKI sudah mengalokasikan pembelian mobil listrik untuk menjadi kendaraan dinas PJ Gubernur dan pejabat DKI lainnya.

“Ini adalah arahan Presiden bahwa kita semua harus zero emisi. Kita harus menjaga lingkungan ini tidak berpolusi. Karena itu, kita akan kembangkan mobil listrik sebagai sarana transportasi,” terang Joko kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/3/2023).

Bisa jadi ide penggunaan moda transportasi ramah lingkungan di tanah air ini, bukan karna kebutuhan melainkan diduga “ada udang dibalik batu” dari si empunya perusahaan otomotif. Wallahualam bish-shawab. (Sofyan)

Berita Terkait

IPW dan TPDI Apresiasi KPK Usut Dugaan Korupsi Honor Hakim Agung
Jaksa OTT Oknum Hakim “Yang Mulia” Vonis Bebas Kasus Pembunuhan
Diduga Hakim Vonis Bebas Gregorius Ronald Tanur Terkena OTT
Miris Melihat Corong Informasi “Soud Of Justice” Kejagung Terbengkalai
Diadili di Ethiopia, Pemerintah Diminta Bela Warga Majalengka Kejebak Narkoba
Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029
MAKI Layangkan Surat ke Presiden Prabowo Soal Pansel KPK Bentukan Jokowi
Laporan Masyarakat Mandek, LQ Pertanyakan Anggaran Polri
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 24 Oktober 2024 - 22:40 WIB

IPW dan TPDI Apresiasi KPK Usut Dugaan Korupsi Honor Hakim Agung

Rabu, 23 Oktober 2024 - 19:12 WIB

Diduga Hakim Vonis Bebas Gregorius Ronald Tanur Terkena OTT

Rabu, 23 Oktober 2024 - 14:44 WIB

Miris Melihat Corong Informasi “Soud Of Justice” Kejagung Terbengkalai

Rabu, 23 Oktober 2024 - 13:54 WIB

Diadili di Ethiopia, Pemerintah Diminta Bela Warga Majalengka Kejebak Narkoba

Selasa, 22 Oktober 2024 - 19:18 WIB

Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Berita Terbaru

Foto: Kantor Desa Sumberjaya & Program Pemanfaatan Lahan Kosong

Seputar Bekasi

FKMPB: Seremonial Ala Jabatan Pj Bupati Bekasi Kado Dimasa Transisi

Kamis, 24 Okt 2024 - 23:07 WIB

Foto: Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, SH

Berita Utama

IPW dan TPDI Apresiasi KPK Usut Dugaan Korupsi Honor Hakim Agung

Kamis, 24 Okt 2024 - 22:40 WIB