Ganjar Unggul, Survei CISA: Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Pemerintah

- Jurnalis

Minggu, 5 September 2021 - 15:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tabel CISA

Tabel CISA

BERITA JAKARTA – Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Pandemi “Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini”. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19, terutama pada kuartal III ini,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Jumat 3 September 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen yang Cukup Puas, 7,17 persen yang menyatakan Sangat Tidak Puas. Sedangkan hanya 3,91 persen yang Sangat Puas serta 3,17 persen responden yang Tidak Tahu atau Tidak Menjawab.

“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat,” ungkap Herry.

Namun, Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa Menteri atau Pejabat Negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” sebutnya.

Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri atau Pejabat Negara yang belum bekerja optimal.

“Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemeritah disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden menjadi tiga periode. Disamping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode atau masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan Setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebanyak 8,25 persen, Tidak Tahu atau Tidak Menjawab 2,58 persen dan Sangat Tidak Setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.

Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden Tidak Setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027. Adapun yang menyatakan Setuju hanya 25,42 persen responden yang Sangat Tidak Setuju 8,42 persen, Sangat Setuju 2,75 persen dan Tidak Tahu atau Tidak Menjawab 2,33 persen,” jelas Herry.

Sementara untuk tren politik terkini terkait elektabilitas tokoh maupun parpol menuju Pemilu tahun 2024 terproyeksikan Jika Pilpres dan Pileg dilakukan hari ini.

“Terdapat 16,92 persen responden memilih Ganjar Pranowo yang membuatnya unggul dari semua kandidat setelah pada periode survei CISA sebelumnya didominasi oleh Anies Baswedan yang harus puas berada di posisi ketiga dan mendapatkan 16,75 persen. Sedangkan di posisi kedua masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus menunjukkan konsistensi kenaikan elektabilitasnya dengan meraup 16,83 persen,” ujar Herry.

Menariknya, Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan terhadap elektabilitasnya sedangkan Prabowo Subianto mengalami penurunan.

“Prabowo Subianto justru menunjukkan penurunan elektabilitas dari bulan Mei 2021 dan hanya mendapatkan 10,08 persen. Sedangkan Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan dan meraih 7,58 persen disusul Ridwan Kamil 5,92 persen, Sandiaga Uno 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, Puan Maharani 3,67 persen serta yang Tidak Tahu atau Tidak Menjawab sebanyak 12,17 persen,” terang Herry.

Disisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini mendominasi peta elektoral parpol di Indonesia.

“PDI-Perjuangan justru menunjukkan kenaikan elektabilitas sejak survei sebelumnya dan mendapatkan 24,58 persen. Kenaikan elektabilitas juga membuat Partai Demokrat konsisten di peringkat kedua dan meraih 18,75 persen. Hal yang sama juga menguatkan kembali Partai Golkar di posisi ketiga yang meraup 14,25 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 10,67 persen,” jelas Herry.

Herry juga menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden kembali menempatkan Gerindra dan Nasdem tidak berada di posisi lima besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP tetap berada di posisi terakhir.

“Gerindra mengalami penurunan dan mendapatkan 7,25 persen sedangkan PKS kembali konsisten menguat di angka 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 5,33 persen. Di posisi terakhir, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,75 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,92 persen. Namun masih terdapat 3,17 persen masyarakat yang Tidak Tahu atau Tidak Menjawab,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)

Berita Terkait

Setelah Pemilu 2024 Apakah Akan Banyak Caleg Yang Masuk Rumah Sakit Jiwa?
Didukung 7 RT, Ketua RW024 Perum VGH Sahid Sutomo Lanjut Genapi 5 Tahun
Pengawasan Model Kerjasama Komisi Yudisial, Kepolisian dan KPK
Wow…!!!, Setahun Penyidikan di Kejati DKI Belum Ada Tersangka Korupsi?
Pesta Narkoba, Kepala UPTD Pajak dan Retrebusi Kota Bekasi Diciduk Polisi
Sampai Bubar, Pemain Persipasi Kota Bekasi TC Lembang Belum Terima Transport
Pakar Hukum Dorong Kasus Bos Kalpataru Sawit Plantation Terapkan Pasal TPPU
HDCI Berikan Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:29 WIB

Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Polda Jateng Gelar Rapat Lintas Sektoral

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:20 WIB

Babinsa Grati Cek Kondisi Sumur Bor Bantuan Pemda Pasuruan

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:12 WIB

Ops Ketupat Semeru 2024 Kodam V Brawijaya Siagakan Ribuan Personel

Rabu, 27 Maret 2024 - 18:02 WIB

Operasi Pekat Candi 2024 Polda Jateng Berhasil Ungkap Berbagai Kasus

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:53 WIB

Petugas Gabungan Gerebek Pabrik Pil Koplo di Kawasan KIC Semarang

Selasa, 26 Maret 2024 - 14:50 WIB

KAI Daop 4 Semarang Bakal Operasikan 3 KA Tambahan di Momen Libur Lebaran

Selasa, 26 Maret 2024 - 14:41 WIB

PT. PLN IP UBP Semarang Gelar Pengobatan Gratis 200 Warga Tambak Rejo

Senin, 25 Maret 2024 - 17:58 WIB

SBI dan Pemkot Yogyakarta MoU Pemanfaatan Sampah Perkotaan Menjadi RDF

Berita Terbaru

Kantor Koramil 18 Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur

Berita TNI

Danramil 18 Pandaan Beserta Anggota Perbaiki Bangunan Kantor

Kamis, 28 Mar 2024 - 17:49 WIB

Kordinator MAKI, Boyamin Saiman

Berita Utama

MAKI Desak Jampidsus Kejagung Tetapkan RBS Tersangka Kasus Timah

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:34 WIB