BERITA JAKARTA – Umumnya, persidangan yang akan mulai atau dibuka, Ketua Majelis Hakim memberikan tanda ‘ketok palu’ sesuai yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (5/5/2021).
KUHAP sendiri merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Diluar dari ketentuan KUHAP maka proses tersebut dinyatakan tidak sah.
Penomena persidangan tanpa ‘ketok palu’ tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, saat Ketua Majelis Hakim Tunggal, Daryanto memimpin persidangan kasus mesum yang terjadi di Rumah Sakit (RS) Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, dengan terdakwa berinisal JN.
Pantauan diruang persidangan, Majelis Hakim, Daryanto, tidak terlihat lebih dulu mengetok palu yang biasa disebut sebagai ‘palu keadilan’ dalam memandu atau membuka sebuah persidangan. Bahkan, Majelis Hakim, langsung memerintah Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan dakwaan terhadap JN.
Menanggapi hal itu, advokat senior, Soesilo Ariwibowo mengatakan, bahwa persidangan tersebut tidak sah, karena dimulai Majelis Hakim, tanpa diawali dengan ‘ketok palu’ sebagaimana lazimya membuka sebuah persidangan di Pengadilan yang dilakukan semua Hakim di Indonesia bahkan di dunia.
“Ya, ngak sah dong proses jalannya persidangan. Maka itu, boleh dibilang melanggar ketentuan KUHAP yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” pungkas Soesilo menyikapi persidangan tanpa kuasa hukum dari pihak terdakwa JN. (Sofyan)
