BERITA JAKARTA – Ketua Korda Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Andi Heryana, enggan berkomentar banyak terkait adanya tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan (Ka Disik), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, H. Carwinda yang muncul ditengah perjuangannya berjalan kaki (long march) dari Bekasi menuju Jakarta, Senin (26/4/2021) kemarin.
“Maaf, bukan kami belagu atau melawan, tapi kami sudah merasakan kezholiman yang nyata dengan berjalan kaki sampai ke Jakarta,” kata Ketua FPHI, Andi Heryana lirih kepada Matafakta.com, Rabu (28/4/2021).
Andi Heryana pun mengingat, sikap Carwinda selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, ketika menghadiri undangan pertemuan di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 21 April 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, sambung Andi, Carwinda berujar kalaupun 9.300 orang GTK Non ASN jika diberhentikan itu adalah haknya, termasuk alasan pemberhentian kepada yang bersangkutan.
“Kalaupun 9.300 orang GTK Non ASN jika saya berhentikan pun itu terserah saya,” jelas Andi mengingat sikap Carwinda pada pertemuan yang sangat menyayat dan melukai hati kami selaku kelompok pengajar dan pengabdi.
Dalam kesempatan itu, lanjut Andi, Carwinda juga menyatakan, bahwa dia berhak memilih mana yang tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya sebagai tenaga pengajar serta dengan alasan terserah dirinya untuk memberhentikan.
“Sikap itu, sudah sangat jelas ditunjukan pak Carwinda selaku pimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang menunjukan arogansi kekuasaannya terhadap kami yang memang hanya berprofesi sebagai pengajar. Orang kecil,” kata Andi.
Masih kata Andi, himbauan Carwinda selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui media agar Front Pembela Honorer Indoneia (FPHI) Kabupaten Bekasi yang melakukan long march ke Istana Negara, untuk kembali serta duduk bersama kami hargai. Namun, kami sudah sampai di Jakarta.
“Jangan terus–menerus mempermainkan kami. Ketika kami tetap bersuara di Bekasi, kami diacuhkan bahkan kami diintimidasi dan difilter dengan sesama rekan. Prilaku yang sama pun kami rasakan ketika kami menuntut janji,” ingatnya.
Padahal, lanjut Andi lagi, apa yang kami tuntut, bukanlah yang yang berlebihan wajar jika kami para guru honorer atau GTK Non ASN meminta sedikit perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, demi mempertahankan hidup kami sebagai tenaga pengajar ditengah semakin beratnya beban ekonomi.
“Apa segitu beratnya, tuntutan kami sebagai guru honorer ditengah kesulitan ekonomi yang semakin berat?. Ketika kami bersuara, malah kami semakin ditindas bahkan hingga memutus kontrak kerja dengan berbagai macam tuduhan,” keluhnya.
Kami tetap hargai, tambah Andi, bahkan kami tetap hormat dengan himbauan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda namun luka kami sudah sampai menuju Jakarta bahkan saat ini menginap di Komnas HAM RI yang selanjutnya kami menuju ke Istana Negara sesuai janji kami yang terzholimi.
“Kami, sudah sampai ke Jakarta dengan berjalan kaki dari Bekasi dengan merasakan teriknya sinar matahari, lelah hingga bercucur keringat membasahi tubuh kami ditengah kami menjalankan ibadah berpuasa. Semoga Tuhan mendengar perjuangan kami,” imbuhnya.
GTK Non ASN Ingatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Andi pun mengingatkan Carwinda selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bahwa pengabdian GTK Non ASN, sudah puluhan tahun berjalan kondusif, tapi dengan kehadiran Carwinda selaku Kepala Dinas menjadi tambah gadung dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
“Kami honorer terdaftar dalam Kementerian Pendidikan dalam DAPODIK dan mempunyai NUPTK. Dan sampai hari ini dana bos pusat kami dapatkan. Kok pak Carwinda tega memainkan APBD yang merupakan hak kami hanya, kerena haus kekuasaan,” tuding Andi.
Lebih jauh, Andi menilai DPRD Kabupaten Bekasi mestinya juga harus normatif menggunakan haknya atas masalah rakyatnya dalam hal ini, GTK Non ASN yang terdzolimi. Secara kasat mata sudah mengetahui permasalahan di dunia pendidikan khususnya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan para Komisi IV.
“Tapi nyatanya, malah membiarkan atas kekejaman ini bahkan cenderung takut dengan Kadisdik. Ambil sikap donk sesuai tugas dan fungsi. Kok malah manut dengan Kadisdik apa lagi dengan Bupati asal yes Men,” pungkasnya. (Mul)
