Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Bantah Tudingan LSM Master

- Jurnalis

Selasa, 6 April 2021 - 14:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Lawberty Seno, menanggapi laporan LSM Master ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, dengan tudingan bersikap arogan dan tidak menanggapi laporan masyarakat.

Kepada Matafakta.com, Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Lawberty Seno mengatakan, Kejari Kabupaten Bekasi, telah menerima laporan pengaduan dari LSM Master pada 03 November 2020, terkait dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi tahun 2019.

“Laporan itu kami terima dan kami tindak lanjuti dengan mengirimkan surat kepada Inspektorat No. R-128/M.2.31/Dps.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 sesuai Pasal 19, 20 dan 21 UU No. 30 tahun 2014, tentang adiministrasi Pemerintahan,” terang Lawberty, Selasa (6/4/2021).

Kemudian, sambung Lawberty, 19 Februari 2021, Inspektorat menindaklanjuti dengan menjawab bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian negara atas laporan hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Kami, telah menerima secara baik dan menjelaskan tindaklanjut laporan LSM Master, Arnolt Silaban pada 21 Februari 2021 tanpa ada membentak atau melarang yang bersangkutan untuk menanyakan laporannya dan itu disaksikan Kasusbi Intelijen dan Staf Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Disparitas Sidang Korupsi dan Sandal Jepit

Dilanjutkan Lawberty, setelah diterimanya hasil dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada 19 Februari 2020 kemudiam Tim Intelijen melakukan tela’ah terhadap hasil pemeriksaan APIP dan 3 Maret 2021, kami menjawab hasil laporan LSM Master secara tertulis kepada yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan bahwa, setiap deskresi tidak dipidanakan apabila ada kesalahan adminitrasi maka terlebih dahulu ditindaklanjuti APIP.

“Setiap ada kerugian dalam tindak tindakan administrasi pemerintahan maka harus dibawa keranah perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahannya,” pungkas Lawberty. (Hasrul/Mul)

Berita Terkait

Kuasa Hukum Sebut Saksi Fakta Sudah Berada di Area PN Jakarta Pusat
Kejati Sumsel Tahap Duakan Kasus Korupsi Yayasan Batanghari 9 ke Penuntut Umum
Kejati DKI Tahan Mantan Dir Investasi dan Pengelolaan Dapen PT. BA
Penyidik Pidsus Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Pengelola Dana Dapen PT. BA
Buron 7 Tahun Terpidana Perpajakan Berhasil Ditangkap Satgas SIRI Kejagung
Disparitas Sidang Korupsi dan Sandal Jepit
Agenda Sidang Tak Jelas, Ruang Ali Said PN Jakpus Disesaki Pengunjung
Jadwal Sidang Tak Menentu, Pencari Keadilan di PN Jakpus Kecewa
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 10:03 WIB

Diduga, Oknum Jaksa Kejari Jakpus Langgar Kode Prilaku Jaksa

Rabu, 24 April 2024 - 13:42 WIB

Aksi di Mabes Polri, LQ Indonesia Law Firm Tuntut Copot Dir-Tipideksus

Selasa, 23 April 2024 - 19:07 WIB

Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut

Senin, 22 April 2024 - 21:50 WIB

Terancam PHK Massal, Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia Tolak Putusan MA

Minggu, 21 April 2024 - 15:26 WIB

Alvin Lim Laporkan Brigjen Wisnu Hermawan Atas Dugaan Kaburnya Bos Investasi

Minggu, 21 April 2024 - 12:04 WIB

Nitizen Soroti Rumah Presiden PKS Saat Dikunjungi Anies Baswedan

Jumat, 19 April 2024 - 19:29 WIB

Tak Profesional, Alvin Lim Laporkan Penyidik Dirtipideksus Mabes Polri

Jumat, 19 April 2024 - 13:34 WIB

LQ Indonesia Law Firm Bakal Gelar Aksi Dengan Korban Net-89 dan Indosurya

Berita Terbaru

Foto: Advokat Raden Nuh

Berita Utama

Diduga, Oknum Jaksa Kejari Jakpus Langgar Kode Prilaku Jaksa

Kamis, 25 Apr 2024 - 10:03 WIB