Ketua KPK: Kami Support Percepatan Pengadaan Dengan Pengawasan

- Jurnalis

Selasa, 24 Maret 2020 - 10:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Situasi penanganan wabah virus Corona atau Covid- 19 saat ini tentunya membutuhkan pengadaan barang yang sangat cepat agar dapat dilakukan secara maksimal.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap keadaan saat ini untuk dapat memastikan angaran serta upaya tersebut betul-betul dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal itu diungkapkan, Ketua KPK, Firli Bahuri kepada media ketika ditanya bentuk pengawasan yang dilakukan KPK, Senin (23/3/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut, Ketua KPK, Firli Bahuri menuturkan, bahwa pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018, dalam kondisi darurat pengadaan Barang dan Jasa lebih sederhana dari Penunjukkan Langsung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Adapun, prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat dilaksanakan secara sederhana dan berbeda, dengan melalui Penunjukkan Langsung sebagai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri.

Baca Juga :  Waduh..!!!, Setahun Kejari Jakpus Tak Sidangkan Pemalsuan Surat KSP Indosurya

Menurutnya, Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kebutuhan Pengguna Anggaran (PA), sesuai dengan persyaratan terutama rekam jejak mitra penyedia.

“Disamping itu dalam kondisi darurat boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola,” imbuhnya.

Namun demikian sekali lagi, kami berharap pengadaan barang terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran, dan kami minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan, sehingga menghambat penanganan bencana.

“Laksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dengan pendampingan oleh LKPP. Namun demikian, KPK memperingatkan dengan tegas,” kata Firli.

Dikatakan Firli, pengecualian dan kemudahan prosedur pengadaan dalam kondisi darurat harus dipastikan tidak ada unsur koruptif seperti, kolusi, nepotisme, markup, kickback atau memberikan hadiah maupun janji untuk menggerakkan agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan atau pekerjaan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekomian negara.

“KPK akan bertindak sangat keras apabila, ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif. Korupsi anggaran bencana adalah kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati. Kita berkomunikasi dengan LKPP, karena LKPP dan BPKP RI yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang jasa terkait percepatan penanganan Corona,” jelas Firli.

Baca Juga :  Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Dilihat dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020, jelas bahwa yang melakukan pengawasan adalah BPKP, pun sekaligus melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa.

Disamping itu, lembaga LKPP diperintahkan untuk melakukan pendampingan. Dengan demikian, maka posisi KPK melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak LKPP dan BPKP RI untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

Saat ini, KPK terus berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI agar semua berjalan lancar. Mari kita doakan, agar wabah corona virus, bisa tertangani dengan cepat dan jiwa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air bisa diselamatkan.

“Hukum tertinggi adalah menegak hormati Hak Asasi Manusia. Penyelamatan jiwa manusia adalah prioritas pertama dan yang paling utama (saving human life is the first priority and our goals). Bahwasanya KPK berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI untuk memastikan agar segala sesuatunya dapat berjalan sebagaimana ketentuan dan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. (Usan)

Berita Terkait

Waduh..!!!, Setahun Kejari Jakpus Tak Sidangkan Pemalsuan Surat KSP Indosurya
Soal Final Kepailitan, Praktisi Hukum Persoalkan Trasparansi Publik PN Jakpus
Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank
Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru
Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim
Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan
Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai
Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 23:27 WIB

Aspidsus Kejati DKI di Desak Tuntaskan Perkara Pemerasan dan Gratifikasi

Selasa, 23 Juli 2024 - 13:56 WIB

Waduh…!!!, Polisikan Direktur, Pemilik Perusahaan PT. NKLI Malah Tersangka

Selasa, 23 Juli 2024 - 00:26 WIB

Tampil Sebagai Komandan Upacara, Kejari Jakut Diapresiasi Rekan Sejawat

Selasa, 23 Juli 2024 - 00:14 WIB

Advokat La Ode: Aturan yang Menjebak, Judi Online Dilegalkan?

Senin, 22 Juli 2024 - 23:55 WIB

Cerdas dan Berani, Pengamat: Jakarta Butuh Sosok Pemimpin Seperti Alvin Lim

Senin, 22 Juli 2024 - 23:38 WIB

Satu Tahun Tak Diadili, LP3HI Curiga Perkara Henry Surya Akan Daluarsa

Senin, 22 Juli 2024 - 16:09 WIB

Pertamakali, JPN Kejari Banjarbaru Gugat Hak Asuh Orangtua Kandung

Senin, 22 Juli 2024 - 11:25 WIB

JNW Pertanyakan Integritas Jaksa Kejati DKI Dalam Penegakan Hukum

Berita Terbaru

Advokat La Ode Surya Alirman, SH

Megapolitan

Duet Anies & Kaesang di Pilkada DKI Jakarta 2024

Rabu, 24 Jul 2024 - 08:44 WIB

Program Unggulan Calon Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

26 Program Unggulan Calon Walikota Bekasi Tri Adhianto Disorot

Rabu, 24 Jul 2024 - 07:48 WIB

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kejari Kabupaten Bekasi Peringati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64

Selasa, 23 Jul 2024 - 18:54 WIB