Bambang: Edukasi Masyarakat Ketimbang Turunkan Kwalitas Ban

- Jurnalis

Selasa, 10 Maret 2020 - 17:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SEMARANG – Sesuai komitmen awal, Kementerian Perhubungan segera mewujudkan Zero ODOL di Indonesia. Maka memasuki 2020, mulailah digencarkan operasi besar-besaran terhadap truk-truk berukuran gambot dan bermuatan lebih di berbagai ruas jalan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY yang juga pakar ban bersertifikat Internasional, Bambang Widjanarko di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2020).

Menurutnya, saking bersemangatnya dalam melakukan penindakan terhadap truk-truk Overdimension & Overloading (ODOL), Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi sempat menghimbau, agar Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia menurunkan kualitas (downgrade) ban-ban truk buatan Indonesia yang dituduh selama ini telah menjadi pemicu terjadinya praktek ODOL di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pernyataan tersebut sangat tidak masuk akal dan terkesan kontraproduktif bagi kemajuan teknologi industri di Indonesia. Mestinya bukan kualitas bannya yang harus diturunkan, akan tetapi kesadaran para penggunanya yang harus dinaikkan, agar tidak memaksakan daya muat ban hingga ke batas toleransi maksimumnya,” ujar Bambang.

“Mana mungkin Indonesia menerapkan standarisasi produknya sendiri, tanpa mengikuti standarisasi yang berlaku di seluruh dunia, lha wong Standar Nasional Indonesia (SNI) itu sendiri kan berupa kumpulan referensi yang berasal dari berbagai badan sertifikasi yang mengawasi peredaran ban di seluruh dunia,” lanjut Bambang.

Dijelaskan, jika Indonesia menerapkan standar industri ban menurut aturannya sendiri, tentunya akan sangat beresiko bisa berpengaruh buruk terhadap ekspor ban produksi Indonesia ke berbagai belahan dunia yang selama ini sudah diakui standar kualitasnya dan berjalan dengan baik.

“Lebih baik mengedukasi masyarakat atau memberi hukuman yang bersifat edukatif, dari pada menghalangi kemajuan teknologi yang bisa semakin mengakibatkan kemunduran sektor industri Indonesia yang sudah cukup tertinggal dari beberapa negara lain di era globalisasi ini,” pungkasnya. (Nining)

Biro Semarang

Berita Terkait

DPC Demokrat Ponorogo Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati Maupun Wakil Bupati
PKS dan PBB Jatim Dukung Politikus PDIP Sri Untari Maju Dalam Pilgub Jatim
RIBUT Dukung Sri Untari Bisowarno di Pilgub Jatim Periode 2024-2029
Sugeng Riyanta Resmi Jadi Wakil Kajati Jateng Gantikan Teguh Subroto
Lepas Balik Kerja Bareng BPKH, Ini Pesan Anggota DPR RI Abdul Wachid
960 Peserta “Balik Kerja Bareng” BPKH Semarang Diberangkatkan ke Jakarta
Arus Balik, KAI Daop 4 Semarang Sudah Berangkatkan 126.228 Penumpang
Kasatlantas Polres Semarang: Arus Mudik Diperkirakan Hingga Senin
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 8 Mei 2024 - 12:47 WIB

Keraguan Publik Terhadap Penanganan Korupsi RSUD Tigaraksa

Selasa, 7 Mei 2024 - 18:27 WIB

JPU Tuntut Pidana Selegram Adam Deni Setahun Penjara

Selasa, 7 Mei 2024 - 07:29 WIB

Mangkir Dari Panggilan, Kejari Jakut Ciduk MH Kasus Korupsi Bulog

Selasa, 7 Mei 2024 - 00:49 WIB

Ketua RT Setempat Sebut Wilayahnya Tidak Ada Transaksi Narkoba

Minggu, 5 Mei 2024 - 08:40 WIB

LQ Indonesia Law Firm Berhasil Mendamaikan Sengketa Tanah PIK 2

Jumat, 3 Mei 2024 - 09:59 WIB

Diduga Penjualan Komoditi Dikorup, Mantan Manajer Bisnis Bulog Ditahan

Kamis, 2 Mei 2024 - 18:04 WIB

Alvin Lim: Penetapan Tersangka Panji Gumilang Penuh Kecacatan

Kamis, 2 Mei 2024 - 13:13 WIB

BEM Banten Minta Kasus Korupsi Rp1 Triliun Situ Ranca Gede Ditangani Kejagung

Berita Terbaru

Lokasi Pengerbekan

Berita TNI

Kodim Malang dan Polres Bubarkan Arena Judi Sabung Ayam

Rabu, 8 Mei 2024 - 06:48 WIB