BERITA JAKARTA – Setelah gonjang-ganjing penggeledahan terkait mantan Jampidsus, Febri Adriansyah. Ditengah isu tersebut, nama Komjen Pol. Karyoto mencuat dan disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat pengganti Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
Namun, bocoran percakapan dari Podcast “Bocor Alus Tempo” mengungkapkan keraguan Presiden terhadap loyalitas Karyoto, karena kedekatan hubungan keluarga yang bersangkutan dengan tokoh KDM yang dianggap dapat membahayakan netralitas Polri sebagai alat Negara.
Sosok dibalik yang ingin mengganti Kapolri lahir dari lingkaran terdekat Istana dan menawarkan Jendral bintang tiga, Karyoto. Saat ini Karyoto menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
“Pak Prabowo, Karyoto itu besannya KDM lho, Pak. Oh, Karyoto. Nah, Prabowo respon, lho nanti kok jadi Kapolri? Karyoto ini kerjanya, bukan buat saya lagi, buat KDM,” kata Sumber Tempo Bocor Alus.
Isu mengenai keraguan Presiden Prabowo Subianto terhadap netralitas Komjen Pol. Karyoto, karena statusnya sebagai besan Dedi Mulyadi (KDM) beredar dari dinamika politik dan pemberitaan. Namun hal tersebut, tidak berkaitan dengan pernyataan resmi atau ketakutan dari pihak Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Anto Yulianto Koordinator Justicia Networking Forum (JNF) menilai wajar Presiden Prabowo mempunyai kekhawatiran terkait penawaran Komjen Pol. Karyoto menjadi calon Kapolri, karena Karyoto berbesan dengan KDM.
Popularitas Gubenur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM terus meroket. Tak hanya warga Jawa Barat, nama Dedi juga semakin akrab ditelinga publik nasional, karena aksi-aksi blusukan dan kebijakan kontroversialnya.
Dari perspektif politik, penolakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya Presiden Prabowo memastikan bahwa institusi strategis seperti Polri, tetap berada dalam posisi yang dianggap netral dan tidak dipersepsikan memiliki kedekatan dengan kepentingan politik tertentu menjelang kontestasi 2029.
Namun, keputusan menolak calon hanya karena hubungan keluarga juga memiliki risiko politik. Langkah tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah lebih mempertimbangkan kalkulasi politik dari pada aspek kompetensi, rekam jejak dan profesionalitas calon.
“Hal ini dapat menjadi isu apabila publik menilai bahwa hubungan personal dijadikan alasan utama dalam menentukan jabatan strategis Negara,” terang Anto kepada Matafakta.com, Rabu (29/7/2026).
Dalam perspektif hukum, hubungan darah atau kekerabatan semata tidak otomatis melahirkan pelanggaran. Seseorang tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi pejabat publik hanya, karena memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah.
“Selama memenuhi syarat, memiliki kompetensi, melalui prosedur yang sah serta tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka secara administratif pengangkatan Jabatan tersebut dapat dibenarkan,” ujar Anto.
Menurut Anto, meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah mengenai penggantian Kapolri. Nama Komjen Pol. Karyoto semakin mendapat dukungan yang makin menguat dan menyatu dari dua perspektif yang berbeda yaitu dari kalangan Tokoh Agama dan Intelektual mengukuhkan posisi Komjen Pol. Karyoto sebagai salah satu kandidat terkuat dalam bursa calon Kapolri.
Sebelum dipercaya menjabat Kabaharkam, Komjen Pol. Karyoto menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya (PMJ). Diwilayah hukum terbesar di Indonesia, Karyoto memimpin pengamanan berbagai agenda nasional, menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota serta mengawal penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang menjadi perhatian publik.
Komjen Pol. Karyoto dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kariernya banyak dihabiskan dalam penanganan perkara-perkara strategis menjadikannya dikenal sebagai sosok yang mengedepankan profesionalisme, integritas dan independensi dalam menjalankan tugas.
Justicia Networking Forum (JNF) tetap menyebut Komjen Pol. Karyoto akan tetap menjadi calon Kapolri meskipun terdapat persepsi atau kekhawatiran, terkait potensi ketidaknetralan akibat hubungan kekeluargaan dengan seorang Kepala Daerah.
“Bagi kami, penilaian terhadap kelayakan calon harus didasarkan pada integritas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional, independen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Anto JNF mengakhiri pernyataannya dengan menyatakan Komjen Pol. Karyoto ditolak sebagai calon Kapolri malah akan semakin meroket. (Sofyan)
