DALAM sistem demokrasi, kehadiran oposisi bukan sekadar pemanis, melainkan elemen vital untuk menjalankan fungsi check and balance.
Ketika pemerintah cenderung merangkul seluruh kekuatan politik ke dalam lingkaran eksekutif, muncul kekhawatiran serius mengenai kesehatan demokrasi.
Mengapa Pemerintah Cenderung Merangkul Semua Partai? Secara pragmatis, langkah merangkul semua partai lawan tanding biasanya didorong oleh beberapa motif:
Stabilitas Politik:
Pemerintah sering berdalih bahwa merangkul semua pihak bertujuan untuk menciptakan stabilitas agar program kerja nasional tidak terhambat oleh hambatan politik di Parlemen.
Menghindari Deadlock:
Dengan dukungan mayoritas mutlak, pemerintah memastikan setiap kebijakan, undang-undang, atau anggaran dapat disahkan dengan cepat tanpa perdebatan yang alot.
Konsolidasi Kekuasaan:
Secara strategis, ini adalah cara untuk meminimalisir potensi gangguan dari pihak luar yang memiliki basis massa, sehingga meminimalkan risiko kerusuhan atau protes besar.
Risiko “Hidden Agenda” dan Ketiadaan Kontrol
Pertanyaan mendasar mengenai “apa yang ditutupi” muncul ketika oposisi tidak lagi eksis. Analisis kritis menunjukkan bahwa absennya kontrol dapat berujung pada:
Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power):
Tanpa adanya pihak yang berani mengkritisi dari dalam, kebijakan publik rentan dibuat hanya untuk melayani kepentingan elit tertentu atau oligarki, bukan kepentingan rakyat luas.
Penyimpangan Anggaran:
Fungsi pengawasan DPR yang seharusnya menjadi “anjing penjaga” anggaran negara menjadi tumpul.
Ketika semua partai mendapat “kue” kekuasaan (kursi menteri, komisaris, atau proyek), insentif untuk membongkar praktik korupsi di dalam pemerintahan menjadi hilang.
Demokrasi Formalitas:
Parlemen berisiko hanya menjadi “stempel” bagi keinginan eksekutif. Hal ini menciptakan ilusi demokrasi di mana pemilu tetap ada, namun esensi pengawasan terhadap pemerintah hilang.
Mengapa Oposisi Penting?
Para pengamat, termasuk pandangan yang selaras dengan Samuel F. Silaen, kerap menekankan bahwa jika sebuah pemerintahan berjalan dengan benar, ia tidak seharusnya takut pada pengawasan.
Peringatan Dini:
Oposisi berfungsi sebagai sistem alarm. Kritik dari oposisi adalah cara paling murah bagi Pemerintah untuk mengetahui dimana letak kesalahan kebijakan mereka sebelum masalah menjadi kronis.
Legitimasi Moral:
Pemerintah yang berani diawasi justru akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat di mata publik. Sebaliknya, ketika semua dirangkul, pemerintah cenderung dianggap anti-kritik dan otoriter.
Mencegah Political Decay:
Tanpa oposisi, tidak ada sirkulasi gagasan yang sehat. Kekuasaan yang mutlak cenderung stagnan dan akan mengalami pembusukan (political decay) karena hilangnya kompetisi ide yang sehat untuk memajukan bangsa.
Ancaman Terhadap Kualitas Demokrasi
Dalam konteks Indonesia, tren merangkul semua partai sering kali disalahartikan sebagai “persatuan nasional”, padahal esensinya adalah “kartelisasi politik”.
Ketika semua partai politik masuk ke dalam kabinet, maka satu-satunya kekuatan yang tersisa untuk melakukan check and balance hanyalah masyarakat sipil, media, dan akademisi.
Jika Pemerintah merasa perlu merangkul semua pihak untuk merasa aman, maka secara retoris muncul pertanyaan besar:
Apakah ada kebijakan atau agenda yang memang sengaja disembunyikan agar tidak terendus oleh publik?
Sebuah Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sejatinya tidak membutuhkan konsensus “bawah tanah” dengan semua parpol, melainkan transparansi yang terbuka kepada publik. (***)
Samuel F Silaen
