BERITA JAKARTA – Sejumlah influencer mengaku mengalami intimidasi setelah menyuarakan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera.
Klaim tersebut muncul ditengah upaya masif Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk percepatan bantuan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.
Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan warga, pemulihan akses vital serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana.
Berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari pembangunan jembatan bailey, pembukaan jalur logistik, hingga pengerahan personel TNI, Polri dan relawan kemanusiaan.
Kritik Digital dan Fakta di Lapangan
Pasca-bencana, ruang digital diwarnai beragam kritik yang menyoroti kecepatan respons Negara. Namun Pemerintah menilai sebagian narasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Sejak hari-hari awal bencana, Pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan distribusi bantuan berjalan bertahap dan merata.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Negara hadir untuk seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang politik maupun wilayah.
Komitmen itu, ditunjukkan melalui pembangunan puluhan jembatan bailey sebagai akses darurat, pemulihan jaringan listrik serta pengamanan fasilitas publik di wilayah terdampak.
KAMAKSI: Jangan Bangun Opini di Atas Penderitaan Korban
Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, mengingatkan agar isu bencana tidak dijadikan komoditas opini yang justru mengaburkan kerja-kerja kemanusiaan Pemerintah dilapangan.
“Kami melihat Pemerintah Presiden Prabowo bekerja cepat dan konkret dalam penanganan bencana,” ujar Joko, Kamis (1/1/2026).
“Jangan membangun narasi seolah Negara absen, apalagi memainkan klaim teror tanpa bukti jelas. Fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan warga korban bencana,” sambung Joko.
Menurut Joko, kritik tetap sah disampaikan dalam Negara demokrasi, namun harus berbasis data dan disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah situasi darurat.
Klaim Teror Diminta Dilaporkan Secara Resmi
Terkait pengakuan sejumlah influencer yang menyebut adanya teror atau ancaman, aparat keamanan mengimbau agar dugaan tersebut segera dilaporkan secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Laporan diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara objektif dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Aparat keamanan saat ini juga masih memfokuskan sebagian besar sumber daya untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak.
“Tanpa laporan resmi, klaim teror dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi yang dapat mengganggu konsentrasi penanganan bencana,” imbuhnya.
Imbauan Jaga Ruang Publik Tetap Kondusif
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pegiat media sosial dan influencer, untuk menjaga ruang publik tetap kondusif.
Kritik diharapkan bersifat konstruktif dan tidak menghambat proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan kehidupan warga.
“Pemerintah menegaskan akan terus hadir ditengah masyarakat terdampak bencana, memastikan bantuan tersalurkan, serta membuka ruang evaluasi yang objektif demi perbaikan penanganan bencana ke depan,” pungkasnya. (Sofyan)
