BERITA BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta turun sidak ke Rumah Sakit (RS) Viola di Jalan Raya Pondok Ungu Permai Sektor 5 No. 22–26 Blok A1, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pasalnya, perwakilan RS. Viola, saat memenuhi panggilan Kelurahan Bahagia sebagai tindaklanjut dari adanya laporan atau keluhan warga, terkait keberadaan RS. Viola yang tengah dibangun, tidak bisa menunjukan dokumen perizinannya.
“Ada atasan saya yang bisa jelasin, tapi berhubung beliau tidak bisa hadir. Paling saya noted saja ini keluhan bapak apa?,” ucap enteng perwakilan RS. Viola dalam pertemuan yang digelar pada Selasa 12 Agustus 2025 kemarin di Kelurahan Bahagia.
Sontak, pertemuan yang dipimpin langsung Lurah Bahagia, Khoirul Anwar bersama warga yang menyoal keberadaan dan aktivitas RS. Viola tersebut kecewa, termasuk perubahan status “Klinik Sayang Bunda” menjadi “RS. Viola” pun tidak bisa dijelaskan perwakilan yang hadir.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen LSM Jaringan Nusantara Watch (JNW), Aji Nur Prasetyo, mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait, melakukan sidak lapangan ke RS. Viola yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Ungu Permai Sektor 5 tersebut.
“Sebab, dugaan RS. Viola belum mengantongi izin itu sudah lama, termasuk keluhan warga sekitar namun proyek pemuggaran dan peningkatan bangunan terus berjalan tanpa gangguan. Ini luar biasa,” sindir Aji menanggapi Matafakta.com, Kamis (14/8/2025).
Keluhan warga terdampak, kata Aji, mulai dari penggunaan akses jalan belakang Perumahan warga untuk operasional Rumah Sakit, hingga bau menyengat dari exhaust udara yang diduga berasal dari obat-obatan RS. Viola.
“Selain itu, aspek pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3, RS. Viola juga perlu ditinjau langsung kelapangan menginggat keterbatasan lahan untuk sekelas Rumah Sakit. Begitu juga dengan lahan parkir. Sebab, tadinya itu Klinik,” jelas Aji.
Dikatakan Aji, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi warganya. Hal ini, mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia, Keamanan, Ketertiban Umum, Pendidikan dan Kesehatan.
“Sesuai UUD 1945 dan amanat UU Nomor: 23 tahun 2014 yang mengatur urusan Pemerintahan Daerah, termasuk kewajiban perlindungan masyarakat. Apa soal RS. Viola ini Pemerintah Kabupaten Bekasi mau membisu lagi,” sindir Aji.
Ditambahkan Aji, perlindungan warga negara merupakan kewajiban fundamental bagi Pemerintah Daerah yang harus diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai polemik RS. Viola ini juga tidak ditanggapi seperti viralnya persoalan RSUD Cabangbungin sama polemik jalan akses warga Kampung Tambun Kutut oleh pengembang Perumahan Bumi Sakinah 2,” pungkas Aji. (Hasrul)
