BERITA JAKARTA – Pemberian amnesti dan abolisi untuk Sekjen PDIP dan mantam Menteri Perdagangan Tom Lembong merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Sebab amnesti menghapuskan hukuman secara kolektif untuk suatu tindak pidana atau kelompok tertentu, sedangkan abolisi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan untuk satu orang atau beberapa orang.
“Tepat, keduanya kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara,” ucap Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar saat menanggapi pemberian amnesti dan abolisi bagi Hasto dan Tom Lembong, Kamis (31/7/2025).
Fickar menuturkan, pemberian amnesti dan abolisi sangat mungkin keduanya dilakukan, karena dianggap bukan kejahatan murni tetapi lebih bermotif politis.
“Buktinya mengapa hanya Tom Lembong yang dituntut pidana, sementara semua Menteri Perdagangan melakukan hal yang sama dengan Tom Lembong,” ujarnya.
“Ini motif politik sang Jaksa Agung dan yang begini harus dicopot,” tambah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini.
Alasan lain kata Fickar, abolisi dan amnesti sepenuhnya kewenangan Kepala Negara mutlak dan konstitusional. Artinya Presiden melihat kedua kasus ini berlatar belakang politis.
“Konsekuensinya Presiden juga harus mengevaluasi kerja-kerja pimpinan Kejaksaan,” pungkas Fickar. (Sofyan)
