BERITA JAKARTA – Dimasukkannya KPK kedalam struktur Badan Pengelola Invetasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagaimana di rilis Chief Executif Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, Senin, 24 Maret 2025 di Jakarta perlu dikaji secara cermat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan.
Sebab, kata Koordinator Aktivis Siaga 98, Hasanuddin Danantara bagaimanapun entitas bisnis. KPK tidak dapat menjadi bagian kelembagaan manapun, apalagi bagian dari entitas bisnis.
“Juga tidak dapat melakukan tindakan perseorangan baik pimpinan, maupun pegawai KPK,” ucap Hasanuddin, Rabu (26/3/2025).
Hasanuddin menuturkan, KPK harus mempelajari hal ini secara komprehensif, sebab hal ini diluar kewenangan dan tugas KPK sebagai Lembaga Penegak Hukum yang dibentuk secara khusus dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
“Meskipun masuk dalam struktur pengawasan di danantara atau setidaknya bergabung tidaknya KPK ke struktur Danantara perlu persetujuan KPK secara institutional, sehingga kelak pimpinan KPK tidak dipersalahkan,” ujarnya.
“Kami (SIAGA 98) berharap KPK mengkaji hal ini, dan segera menyampaikan sikapnya,” tambahnya kembali menegaskan.
SIAGA 98 sendiri kata Hasanuddin berharap KPK tidak menjadi bagian dari Danantara. Untuk menjaga independensi Penegakan Hukum tindak pidana korupsi.
“Dalam hal ini, KPK dapat berkoordinasi dengan Presiden Prabowo (sebagai kepala pemerintahan) secara langsung untuk menyampaikan pendapatnya,” pungkasnya. (Sofyan)
