BERITA JAKARTA – Jaringan Muda Anti Korupsi (JAMAK) menggelar aksi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Kepada Matafakta.com, Koordinator aksi, Muhammad Saliu mengatakan, dugaan keterlibatan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pengumpulan dana untuk mendukung kemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.
“Hal itu diungkapkan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, dipersidangan kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA,” terang M. Saliu, Kamis (16/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Uang tersebut, lanjut M. Saliu, dikumpulkan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan DJKA yang sumbernya berasal dari fee para kontraktor proyek perkeretaapian.
“Tak hanya itu saja, Danto, Biro Umum Kemenhub juga diminta patungan sebesar Rp1 miliar untuk keperluan bahan bakar pesawat mantan Menteri Perhubungan saat kunjungan ke Sulawesi,” tuturnya.
Mantan Direktur Prasarana Kemenhub yang kini menjabat sebagai Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Zamrides juga ditugaskan mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana senilai Rp5,5 miliar.
“Dana tersebut, dikabarkan digunakan untuk keperluan pemenangan dalam Pemilu Presiden 2019. Karena sudah terpantau KPK, Zamrides diminta untuk sementara lari ke luar negeri,” ucapnya.
Lebih Jauh, M. Saliu mengatakan, pengakuan ini juga memperlihatkan bagaimana dana dari proyek infrastruktur strategis dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“Kasus ini semakin menguatkan sorotan publik terhadap praktik korupsi dilingkungan Kemenhub dan dampaknya terhadap proyek infrastruktur perkeretaapian,” ulasnya.
Seharusnya, lanjut, M. Saliu, berdasarkan fakta persidangan tersebut, tak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak menetapkan mereka sebagai tersangka dan menjebloskannya ke sel tahanan.
“Kami dari Jaringan Muda Anti Korupsi atau JAMAK akan mengawal dan mendorong KPK mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini,” tegasnya.
Kasus ini patut menjadi perhatian serius KPK, agar pimpinan KPK baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo.
Atas dasar tersebut, kami menuntut:
- Mendesak KPK bongkar dan usut tuntas dugaan keterlibatan pejabat Kemenhub yang menggalang dana untuk mendukung kemenangan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
- Mendesak KPK agar segera menetapkan Budi Karya Sumadi dan Zamrides sebagai tersangka, karena diduga telah menyalahgunaan dana publik untuk kepentingan Politik.
- Meminta Menteri Perhubungan copot Zamrides secara tidak terhormat, karena diduga kuat ikut serta dalam pengumpulan dana pemenang Pilpres 2019 dan terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.
- Meminta KPK panggil dan periksa 9 PPK Dirjen Perkeretaapian yang diduga ikut menyetor dana untuk keperluan pemenangan dalam Pilpres 2019.
- Bersih-bersih Pejabat Kemenhub dari warisan pemerintahan terdahulu, demi membuat kepercayaan publik dan menjaga nama baik instansi.
Pewarta: Sofyan
