Ini Kata Ketua FKMPB Soal Isue “Mahar Jabatan” di Kabupaten Bekasi

- Jurnalis

Jumat, 15 November 2024 - 20:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA BEKASI – Isue dugaan rotasi mutasi mulai hitungan kapasitas mobilitas dan terakhir isi tas, bukan rahasia lagi dikalangan pejabat daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi, (FKMPB), Eko Setiawan menanggapi pro kontra adanya pemberitaan “Mahar Jabatan” di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Cuma masalahkan sulit untuk mendapatkan bukti karena siapa yang mau bersuara. Selama ini hanya curhat aja ngak berani tampil,” terang Eko kepada Matafakta.com, Jumat (15/11/2024).

Hal ini, lanjut Eko, sudah lama menjadi perhatian FKMPB dugaan adanya permainan-permainan pergeseran para pejabat dengan niat lain, bukan dengan niat ingin meningkatkan kinerja.

“Terutama bagi yang memiliki kedekatan dengan Pj Bupati bisa dengan mudahnya ikut mengatur posisi-posisi pejabat yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bekasi,” sindirnya.

Sehingga, sambung Eko, rotasi mutasi jabatan tidak sesuai dengan fungsi karier dan kemampuan tetapi lebih melihat kedekatan dan kepentingan kelompok serta isi tas.

“Kita harus jujur menanggapi hal itu, sehingga kita tidak saling memojokan dalam menjalankan pungsi control kita selaku masyarakat,” jelas Eko.

Tak heran, tambah Eko banyak ditemukan masalah yang tidak pernah terselesaikan di Kabupaten Bekasi. Sebab, rotasi mutasi tidak berdasarkan karie dan kemampuan.

“Kalau pola begini terus dijalankan Kabupaten Bekasi tidak akan mengalami perbaikan yang ada ramai terus persoalannya,” tuturnya.

Eko mencontohkan bagaimana ketika FKMPB menyoroti polemik Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, terkait regulasi pemberhentian Pj Kepala Desa dan pengelolaan Dana Desa (DD).

“Sangat danta itu, tapi mana pihak terkait semua diam, termasuk Pj Bupati Bekasi. Padahal masalahnya sudah gambling,” imbuhnya.

Untuk itu, tambah Eko, masyarakat yang tergabung dalam FKMPB meminta kepada Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriadi agar arif dan bijaksana serta teliti dalam penempatan para pejabatnya.

“Baik itu Ekselon III dan IV sesuai kebutuhan dan tupoksinya yang pastinya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi lebih baik lagi,” pungkasnya. (Hasrul)

Berita Terkait

Soal Desa Serang, PUSBAKUM SAW Bersama FKMPB Sambangi Kejari Kabupaten Bekasi
LPJ Keuangan Desa Karangsatu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Dipertanyakan?
Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah
Petugas KPPS Pilkades Karang Sambung Kedung Waringin Ikuti Bimbingan Teknis
Minta Sumbangan, KOREKSI Laporkan Oknum Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi
Panitia Pilkades Bojongsari Kabupaten Bekasi Lantik 91 Petugas KPPS
Cakades Se-Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Gelar Deklarasi Damai
Alasan Klasik DLH Kabupaten Bekasi Sewa Alat Berat Hingga Rp24,56 Miliar

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 16:59 WIB

Soal Desa Serang, PUSBAKUM SAW Bersama FKMPB Sambangi Kejari Kabupaten Bekasi

Kamis, 17 September 2026 - 16:08 WIB

LPJ Keuangan Desa Karangsatu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Dipertanyakan?

Kamis, 17 September 2026 - 14:46 WIB

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Minggu, 13 September 2026 - 15:36 WIB

Petugas KPPS Pilkades Karang Sambung Kedung Waringin Ikuti Bimbingan Teknis

Sabtu, 12 September 2026 - 11:18 WIB

Minta Sumbangan, KOREKSI Laporkan Oknum Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB