Ini Kata Ketua FKMPB Soal Isue “Mahar Jabatan” di Kabupaten Bekasi

- Jurnalis

Jumat, 15 November 2024 - 20:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA BEKASI – Isue dugaan rotasi mutasi mulai hitungan kapasitas mobilitas dan terakhir isi tas, bukan rahasia lagi dikalangan pejabat daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bekasi, (FKMPB), Eko Setiawan menanggapi pro kontra adanya pemberitaan “Mahar Jabatan” di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Cuma masalahkan sulit untuk mendapatkan bukti karena siapa yang mau bersuara. Selama ini hanya curhat aja ngak berani tampil,” terang Eko kepada Matafakta.com, Jumat (15/11/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini, lanjut Eko, sudah lama menjadi perhatian FKMPB dugaan adanya permainan-permainan pergeseran para pejabat dengan niat lain, bukan dengan niat ingin meningkatkan kinerja.

Baca Juga :  Akhmad Marjuki Komitmen Kawal Aspirasi Warga Melalui Reses

“Terutama bagi yang memiliki kedekatan dengan Pj Bupati bisa dengan mudahnya ikut mengatur posisi-posisi pejabat yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bekasi,” sindirnya.

Sehingga, sambung Eko, rotasi mutasi jabatan tidak sesuai dengan fungsi karier dan kemampuan tetapi lebih melihat kedekatan dan kepentingan kelompok serta isi tas.

“Kita harus jujur menanggapi hal itu, sehingga kita tidak saling memojokan dalam menjalankan pungsi control kita selaku masyarakat,” jelas Eko.

Tak heran, tambah Eko banyak ditemukan masalah yang tidak pernah terselesaikan di Kabupaten Bekasi. Sebab, rotasi mutasi tidak berdasarkan karie dan kemampuan.

“Kalau pola begini terus dijalankan Kabupaten Bekasi tidak akan mengalami perbaikan yang ada ramai terus persoalannya,” tuturnya.

Baca Juga :  Kejari Kabupaten Bekasi Tolak Penangguhan Kasus Gratifikasi

Eko mencontohkan bagaimana ketika FKMPB menyoroti polemik Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, terkait regulasi pemberhentian Pj Kepala Desa dan pengelolaan Dana Desa (DD).

“Sangat danta itu, tapi mana pihak terkait semua diam, termasuk Pj Bupati Bekasi. Padahal masalahnya sudah gambling,” imbuhnya.

Untuk itu, tambah Eko, masyarakat yang tergabung dalam FKMPB meminta kepada Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriadi agar arif dan bijaksana serta teliti dalam penempatan para pejabatnya.

“Baik itu Ekselon III dan IV sesuai kebutuhan dan tupoksinya yang pastinya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi lebih baik lagi,” pungkasnya. (Hasrul)

Berita Terkait

Duh…!!!, Baru Setahun Dibangun, Kantor Kelurahan Kebalen Rembes
Kejari Kabupaten Bekasi Tolak Penangguhan Kasus Gratifikasi
KPUD Kabupaten Bekasi Ingatkan 27 November Jangan Golput
Akhmad Marjuki Komitmen Kawal Aspirasi Warga Melalui Reses
Dukung Audit DD, JNW: Di Kabupaten Bekasi Salah Aja Oknum Berani Nantang
PPS Desa Sukadarma Kabupaten Bekasi Lantik 98 Anggota KPPS
Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Dukung Dani Ramdan dan H. Romli
BPPK-RI: Minta APH Soroti Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bekasi
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 November 2024 - 20:34 WIB

Ini Kata Ketua FKMPB Soal Isue “Mahar Jabatan” di Kabupaten Bekasi

Jumat, 15 November 2024 - 18:32 WIB

Duh…!!!, Baru Setahun Dibangun, Kantor Kelurahan Kebalen Rembes

Rabu, 13 November 2024 - 14:23 WIB

Kejari Kabupaten Bekasi Tolak Penangguhan Kasus Gratifikasi

Rabu, 13 November 2024 - 14:04 WIB

KPUD Kabupaten Bekasi Ingatkan 27 November Jangan Golput

Rabu, 13 November 2024 - 10:24 WIB

Akhmad Marjuki Komitmen Kawal Aspirasi Warga Melalui Reses

Berita Terbaru

Ilustrasi

Seputar Bekasi

Ini Kata Ketua FKMPB Soal Isue “Mahar Jabatan” di Kabupaten Bekasi

Jumat, 15 Nov 2024 - 20:34 WIB

Kantor Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Duh…!!!, Baru Setahun Dibangun, Kantor Kelurahan Kebalen Rembes

Jumat, 15 Nov 2024 - 18:32 WIB