BERITA JAKARTA – Satu bulan pasca peresmian radio streaming “sound of justice” oleh Jaksa Agung ST. Burhanudin pada 2 September 2024 lalu, kondisinya kini sangat memprihatinkan, kotor dan tidak terawat, Senin (14/10/2024).
Padahal dana untuk membangun infrastruktur beserta peralatan radio, diduga mencapai Rp5 miliar yang konon kabarnya berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Central Asia (BCA).
Tak hanya itu saja, pihak yang akan mengelola radio internet hingga kini tidak diketahui siapa yang akan mengerjakannya. Bahkan asal usul dana CSR Rp5 miliar yang katanya berasal dari Bank BCA, menjadi cibiran dikalangan Penegak Hukum itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, menilai pembangunan infrastruktur radio streaming (radio internet) “Sound Of Justice” di Gedung Puspen Kejaksaan Agung, sarat dugaan gratifikasi.
Sebab dana pembangunan radio internet berasal dari CSR Bank BCA terindikasi gratifikasi. Alasannya kata Abdullah, semua anggaran Kementerian dan Lembaga Negara ditentukan dalam APBN.
“Kecuali dana tersebut dilaporkan ke Kemenkeu sebagai pendapatan negara non pajak. Itu pun harus dengan persetujuan DPR,” pungkas Abdullah menanggapi pemberitaan mengenai pembangunan radio internet tersebut. (Sofyan)
