BERITA JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui soal pengadaan barang dan jasa tidak efektif. Dengan kata lain ada indikasi anggaran belanja Kejaksaan RI selama ini tidak tepat sasaran alias berpotensi merugikan Keuangan Negara.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar merespon hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022.
Badan Auditor Negara mengungkapkan terdapat 12 temuan pemeriksaan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kejagung ke depan memastikan bahwa ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi di masa mendatang,” ucap Kapuspenkum Harli Siregar, Senin (12/8/2024).
Harli menuturkan, dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta melakukan pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.
“Dengan melibatkan Bidang Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan,” jelasnya.
Selain itu, Kejagung akan lebih mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur belanja barang dan jasa di seluruh unit kerja.
“Dengan melakukan evaluasi atas belanja kontraktual baik belanja modal maupun belanja barang pada aplikasi omspan terkait kepatuhan penyampaian data kontrak, penyelesaian kontrak dan pembayaran kontrak,” pungkasnya.
Sebelumnya, BPK mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah catatan terkait pengelolaan belanja di lingkungan Kejaksaan Agung RI yang dinilai bermasalah.
Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022 mengungkapkan bahwa terdapat 12 temuan pemeriksaan yang menyoroti permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan hasil pemeriksaan BPK yang tercatat dalam penatausahaan belanja barang dan jasa belum tertib Kejaksaan RI tahun 2022.
Pada Laporan Realisasi Anggaran (Audited) menyajikan realisasi belanja sebesar Rp 10.798.163.737.988,00 atau 98,89 persen dari anggaran sebesar Rp 10.919.809.511.000,00.
Hasil pemeriksaan atas belanja barang dan jasa menunjukkan beberapa permasalahan,” tulis BPK RI. (Sofyan)
