POLITISI PDI Perjuangan, Tri Adhianto belum tentu meraih kemenangan pada Pilkada Kota Bekasi 27 November 2024 mendatang. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari hasil survey terbaru Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) yang dipublikasikan terbatas diinternal PDI Perjuangan belum lama ini.
Berdasarkan survey tersebut elektabilitas Tri Adhianto ada diangka 37,5 persen alias masih dibawah 40 persen. Sebagai sosok Petahana maka elektabilitas Tri jauh dari kata mentereng. Sebab hampir rata-rata tingkat elektabilitas Petahana pra atau sebelum Pilkada tembus diangka 45 hingga 50 persen keatas.
Berkaca pada Pilkada Kota Bekasi 5 tahun lalu misalnya, elektabilitas Rahmat Effendi saat itu mencapai 47 persen hampir menyentuh 50 persen. Sehinga saat itu hampir tidak ada politisi yang bisa menandinginya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kembali soal elektabilitas Tri saat ini, jaraknya dengan pesaing terberatnya, Politisi PKS, Heri Koswara bisa terbilang tidak terlalu jauh. Meskipun elektabilitas Heri hanya 17,9 persen namun secara matematis perbedaan jarak tersebut bisa dipangkas. Apalagi jika nanti Pilkada sudah dimulai.
Karena akan ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi misalnya figur pendamping atau kandidat wakil. Untuk menentukan sosok figur pendamping tentu bukan perkara gampang.
Karena sejatinya yang dicari bukanlah orang yang sebatas satu visi dan misi dalam menjalankan pemerintahan kelak ketika terpilih. Akan tetapi yang dibutuhkan yakni sosok yang mampu menambah kekuatan elektoral. Dengan demikian pemilihan figur yang pas akan ikut mempengaruhi.
Tri tidak bisa asal dalam menentukan pilihan. Sebab Tri bukan Rahmat Effendi pada Pilkada 5 tahun silam yang elektabilitasnya sudah tak tertandingi, sehingga bebas mengambil pendamping sekalipun figur tersebut tidak menambah elektoral sebagai mantan birokrat.
Sementara sampai saat ini saja, belum diketahui secara pasti siapa yang bakal diambil oleh Tri sebagai pendampingnya. Salah memilih saja maka akan berakibat fatal bagi Tri Adhianto.
Selain figur pendamping, Pilkada juga akan berkaitan erat dengan koalisi partai pendukung. Karena dengan waktu Pilkada yang praktis terbatas, satu-satunya instrument politik yang siap digunakan sebagai mesin pemenangan adalah partai politik.
Tri sendiri hingga saat ini saja belum mampu membentuk koalisi partai politik. Padahal selain ia butuh sebagai instrumen pemenangan, ia juga butuh koalisi partai untuk syarat ia maju Pilkada mengingat kursi PDI Perjuangan masih kurang sebagai syarat mendaftar di KPU bulan Agustus nanti.
Dengan waktu yang makin mepet, bisakah Tri membentuk koalisi yang kokoh dan solid untuk menjadi mesin pemenangan dirinya di Pilkada. Bukan sekadar kumpulan partai politik semata. Sebab perlu diketahui dari banyaknya partai di Kota Bekasi praktis hanya ada PDI Perjuangan, Golkar dan PKS yang teruji baik dari sisi basis massa maupun mesin politiknya.
Masalahnya, saat ini PKS sudah dipastikan berseberangan dengan PDI Perjuangan karena sama-sama mengusung kandidat Wali Kota pada Pilkada nanti. Maka praktis hanya ada Golkar yang tersisa saat ini untuk diajak berkoalisi.
Pertanyaanya, jika Tri mampu mengajak Golkar berkoalisi akankah Tri mendapat sepenuhnya dukungan dari basis massa atau pemilih Golkar. Ini jelas menjadi tanda tanya sebab Golkar di Kota Bekasi suka tidak suka masih dalam kendali Rahmat Effendi yang hampir dipastikan tidak akan mendukung Tri, lantaran ada konflik politik di antara keduanya.
Rahmat Effendi merasa, Tri adalah biang keladi di balik lengsernya dirinya dari kursi Wali Kota Bekasi akibat terjerat persoalan hukum. Jadi apapun caranya, seluruh kekuatan Golkar akan ia kerahkan mendukung calon lain.
Selain faktor pasangan calon dan juga koalisi sebagai salah satu instrument penting Pilkada, Tri juga perlu menghitung musuh-musuh politiknya. Atau kumpulan barisan sakit hati yang besar kemungkinan akan berupaya keras memeranginya dengan mendukung calon lain.
Untuk yang satu ini, Tri agaknya akan cukup berat meredam kekuatan tersebut. Suka tidak suka pengaruhnya cukup signifikan.
Salah satu musuh Tri Adhianto adalah para Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungn Pemerintah Kota Bekasi. Sebagian besar dari mereka banyak yang tidak suka dengan Tri Adhianto lantaran kecewa akibat kebijakan pemotongan gaji saat menjabat sebagai Kepala Daerah.
Masalahnya jumlah TKK tidak sedikit dan mereka punya kelurga dan juga sanak-saudara atau tetangga yang juga punya hak pilih yang bisa mereka pengaruhi untuk tidak memilih Tri Adhianto.
Ada juga sosok Rahmat Effendi, apapun ceritanya meskipun saat ini ia sedang tidak berkuasa, tapi pengaruh Rahmat jelas belum habis. Ia masih punya banyak loyalis dan pendukung yang siap menjalankan intruksi Rahmat Effendi kapanpun ia perintahkan.
Seperti disinggung diawal yang jelas Rahmat Effendi bakal mengarahkan telunjuknya ke calon lain selain Tri Adhianto.
Lawan politik lainnya adalah Mochtar Mohamad yang baru saja ia kalahkan dalam penjaringan di internal PDI Perjuangan. Meski Mochtar tidak akan mengadakan perlawanan kepada PDI Perjuangan akan tetapi sama dengan Rahmat Effendi, loyalis Mochtar sudah pasti akan memilih mendukung calon lain di luar Tri Adhianto.
Celakanya, dalam survey yang dikeluarkan SMRC, elektabilitas Mochtar Muhamad masih cukup ok kendati hanya 11,2 persen. Paling tidak jika separuh saja pendukung Mochtar mendukung calon lain dengan logika separuhnya adalah kader PDI Perjuangan yang akan tetap mendukung keputusan partai, ini tentu hal merugikan bagi Tri Adhianto.
Dan musuh lain yang tidak terduga adalah sosok Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Meski tidak ada konflik antara kedunya, namun yang jelas Syaikhu adalah musuh yang nyata. Sebab bagaiamana pun ia akan berkeringat habis-habisan untuk memenangkan calon dari PKS di Kota Bekasi sebagai daerah tempat ia tinggal dan menyemai karir politiknya.
Dengan statusnya sebagai Presiden Partai yang jelas akan membuat barisan PKS benar-benar solid. Belum lagi ketokohan Syaikhu di Kota Bekasi, jelas akan mampu mempengaruhi pilihan warga Kota Bekasi.
Bergabungnya Rahmat Effendi, Mochtar Mohamad dan Ahmad Syaikhu menjadi lawan politik Tri ini jelas bukan sesuatu yang bagus. Karena apapun ceritanya dalam 20 tahun terakhir politik Kota Bekasi praktis dikuasi tiga tokoh tersebut.
Sehingga meski mereka tidak langsung ada dalam pertarungan, sumber daya ketiga tokoh tersebut akan menjadi batu sandungan bagi Tri untuk memenuhi ambisinya menjadi penguasa di Kota Bekasi.
Satu lagi adalah serangan politik yang tentu akan banyak mengarah kepadanya sebagai kandidat Petahana dan hal wajar dalam Pilkada terjadi. Intensitas serangan politik dipastikan akan meningkat jumlahnya dibandingkan saat ia baru duduk sebagai Kepala Daerah.
Dan serangan-serangan tersebut bisa saja menggerus elektabilitas Tri, apalagi jika serangan tersebut masiv. Terutama jika serangan tersebut berupa isu berbau korupsi apalagi sampai pada persoalan Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA).
Satu hal yang tak kalah penting adalah eskalasi politik nasional imbas perseteruan Istana dengan PDI Perjuangan. Bisa jadi Tri menjadi salah satu calon Kepala Daerah dari PDI Perjuangan yang jadi korban perseteruan ini. Sebab banyak gosip beredar, Istana ingin setiap kandidat PDI Perjuangan yang berpotensi menang Pilkada dihabisi.
Terbaru adalah Wali Kota Semarang, Heveartia Gunaryanti Rahayu yang saat ini berurusan dengan KPK. Politisi PDI Perjuangan tersebut adalah kandidat Petahana Pilkada Kota Semarang dan punya potensi kuat untuk menang Pilkada.
Sekarang dengan survey yang tidak mentereng, pasangan calon yang belum jelas dan koalisi yang belum pasti plus harus menghadapi musuh-musuh politiknya plus serangan-serangan politik rasa-rasanya sulit bagi Tri untuk bisa menang di Pilkada Kota Bekasi.
Kalau toh pada akhirnya Tri mampu menang, ada biaya yang tidak murah yang harus ia keluarkan. Paling tidak Tri akan lebih banyak berkeringat kalau tidak mau di bilang berdarah-darah. (***)
Oleh: Redaksi Klik Bekasi
