Diatas Rp5 Miliar, Ini Daftar Harta Kekayaan Pejabat Pemkot Bekasi

- Jurnalis

Kamis, 19 Oktober 2023 - 14:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA BEKASI – Sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi anak buah mantan Walikota Bekasi, Tri Adhianto punya harta yang fantastis.

Dari penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaman resmi Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), ada 5 orang pejabat di Pemkot Bekasi dengan total kekayaan diatas Rp5 miliar.

Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi, Priyadi Santoso berada diurutan pertama dilevel Kepala Bagian (Kabag).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan data LHKPN pada 5 Januari 2023, Priyadi Santoso melaporkan Harta Kekayaannya ditahun 2022 sebesar Rp8.233.300.000 atau Rp8,2 miliar lebih.

Disusul dengan Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi, Imas Asiah dalam data LHKPN memiliki dengan total harta kekayaan senilai Rp6.565.170.373 atau Rp6,5 miliar lebih.

Sementara, Kabag Kessos, Agus Harpa berada diurutan ketiga dengan data LHKPN sebesar Rp2 miliar lebih.

Sementara, untuk tingkat Esselon II atau Kepala Dinas berada pada urutan pertama yakni, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, Karto yang nangkring di daftar teratas.

Berdasarkan data LHKPN 31 Desember 2022, total kekayaan mantan Kepala Badan Kepegawaain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi itu, mencapai Rp13.509.364.601.

Baca Juga :  Menteri ATR BPN Perlu Ungkap Kasus Makam Kedondong Kota Bekasi

Dibawah Karto, ada nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar. Pada periode Desember 2022, kekayaan tercatat mencapai Rp13.488.085.996 tak jauh beda dari Karto.

Selanjutnya, diranking ketiga ada nama Asisten Daerah I, Lintong Dianto yang berdasarkan LHKPN 31 Desember 2022 besaran kekayaan eks Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Bekasi tersebut mencapai Rp9.837.206.657.

Nama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Arif Maulana ada diposisi ke-4. Dari LHKPN 31 Desember 2021 kekayaan pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, jumlah kekayaanya terus merangkak naik.

Catatan LHKPN 31 Desember 2018 kekayaan Arif Maulana sebesar Rp6.306.809.929. Sementara di 31 Desember 2021 catatan LHKPN menyebut orang kepercayaan Tri Adhianto itu punya kekayaan sebesar Rp9.812.221.909 atau naik hinga Rp3.505.411.980 atau setara 55.58 persen.

Kepala Dinas Binamarga Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Muhamad Solikhin dalam LHKPN yang dilaporkan pada 4 Januari 2023, mantan Sekdis DBMSDA tersebut memiliki total harta kekayaannya sebesar Rp3.084.987.665.

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi memiliki total harta kekayaan senilai Rp3.213.313.920.

Baca Juga :  MAKI: Hasil Pansel KPK Bentukan Jokowi Cukup di Arsip DPR

Sementara dalam data LHKPN Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi sendiri memiliki total harta kekayaan senilai Rp5.941.035.308 atau Rp5,9 milyar.

Angka itu lebih rendah dari harta kekayaan bawahannya yang mengurusi Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi Priyadi Santoso yang sebelumnya medudukin posisi Kepala Bidang pada Dinas Binamarga Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Dari sebagian data LHKPN milik Pejabat Pemkot Bekasi diatas ada yang menarik dan unik, yakni data LHKPN milik Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Aceng Solahudin yang hanya memiliki total harta kekayaannya hanya Rp471.025.107.

Data tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, Aceng terbilang pejabat Eselon II terlama dilingkungan Pemkot Bekasi setelah sebelumnya sempat menjabat Asda II dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi hingga menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi terlama.

Selain sebagai senior, Aceng yang berdomisili di Perumahan Taman Galaxy, LHKPN miliknya terlihat tidak sesuai dengan faktanya.

“Mungkin, jika pelaporan LHKPN semua pemangku jabatan itu secara utuh dan menyeluruh, bisa jadi angka yang di LHKPN tidak sesuai atau fiktip,” pungkas salah satu ASN yang minta namanya dirahasiakan. (Dhendi)

Berita Terkait

MAKI Layangkan Surat ke Presiden Prabowo Soal Pansel KPK Bentukan Jokowi
Laporan Masyarakat Mandek, LQ Pertanyakan Anggaran Polri
Ketua JNW Apresiasi Pidato Pertama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto
MAKI: Hasil Pansel KPK Bentukan Jokowi Cukup di Arsip DPR
Jaksa Agung Dilaporkan ke KPK Soal Penggunaan Ijazah S3
Kabinet Prabowo Dibawah Bayang-Bayang Jokowi Digelayuti Awan Gelap
2 Tahun Sudah, LP Koperasi Lima Garuda di PMJ Belum Ada Titik Terang
Menteri ATR BPN Perlu Ungkap Kasus Makam Kedondong Kota Bekasi
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 Oktober 2024 - 10:27 WIB

MAKI Layangkan Surat ke Presiden Prabowo Soal Pansel KPK Bentukan Jokowi

Senin, 21 Oktober 2024 - 14:34 WIB

Laporan Masyarakat Mandek, LQ Pertanyakan Anggaran Polri

Minggu, 20 Oktober 2024 - 11:50 WIB

Ketua JNW Apresiasi Pidato Pertama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto

Minggu, 20 Oktober 2024 - 09:06 WIB

MAKI: Hasil Pansel KPK Bentukan Jokowi Cukup di Arsip DPR

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 13:25 WIB

Jaksa Agung Dilaporkan ke KPK Soal Penggunaan Ijazah S3

Berita Terbaru

Foto: Kantor Desa Sumberjaya & Program Pemanfaatan Lahan Kosong

Seputar Bekasi

Sedot Ratusan Juta, JNW Soroti Program Ketapang Desa Sumberjaya

Selasa, 22 Okt 2024 - 12:48 WIB

Polsek Serang Baru Bersama TNI Gelar Karya Bakti

Seputar Bekasi

Polsek Serang Baru Bersama TNI Gelar Karya Bakti Lingkungan

Selasa, 22 Okt 2024 - 12:37 WIB