BERITA BEKASI – Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH) mengaku prihatin dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)-nya tak mampu menekan angka pengangguran diwilayanya sendiri.
“Aksi mahasiswa kemaren mengatakan ada sekitar 7.339 perusahaan dan 11 Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi. Itu luar biasa harusnya Pemkab Bekasi, mampu menekan angka pengangguran diwilayanya,” terang Sekjen AMPUH, Heru Purwoko kepada Matafakta.com, Jumat (21/7/2023).
Heru pun mempertenyakan maksud dari dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dibentuk untuk menangani persoalan penyerapan tenaga kerja lokal yang menjadi prioritas utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kata Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan bahwa tujuan dibentuknya Satgas Penanggulangan Pengangguran itukan agar tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas utama untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi,” tegas Heru mengutif.
Saat itu, sambung Heru, Pj Dani menyebut beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu MoU dengan 60 perusahaan untuk bisa memprioritaskan penyiapan lapangan kerja bagi tenaga lokal di Kabupaten Bekasi.
“Tapi nyatanya dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran terbuka tahun 2022 di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang dibandingkan 2021 yang berjumlah 197.000 orang. Artinya malah meningkat,” sindir Heru.
Bahkan, lanjut Heru, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, tidak berfokus hanya pada lapangan kerja Industri, tetapi dari UMKM yang juga jauh lebih besar daya serapnya jika dioptimalkan.
“Pj Dani juga menyebut akan mengembangkan jejaring dengan lembaga pendidikan dan Perbankan, agar pendidikan bisa dibiayai Perbankan. Kemudian calon pencari kerja dan tenaga kerja bisa meningkatkan kompetensinya. Faktanya, pengangguran malah meningkat,” tandasnya.
Sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam FKM Pelita Bangsa, GMPK dan KPM BRIGEZ, menggruduk kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait gagalnya Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi, Kamis (20/7/2023)kemarin.
Dalam aksi tersebut, massa aksi sempat memaksa masuk dan nyaris terjadi gesekan antara massa aksi dengan aparat Kepolisian, lantaran Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi tidak berada ditempat yang akhirnya ditemui perwakilan Sekdis dan Kabid Penempatan Tenaga Kerja.
“Disnaker mandul dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sebab meskipun ada sekitar 7.339 Perusahaan dan 11 Kawasan Industri masih belum mampu dimanfaatkan dengan baik untuk menanggulangi pengangguran,” tegas Koordinator FKM Pelita bangsa, Aldi.
Selain itu, pihaknya juga menekankan kepada Disnaker untuk segera manambah BLK untuk memperluas penguatan SDM masyarakat Kabupaten Bekasi dan melakukan sinkronisasi pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi yang dilakukan dengan joob fair tetsedia.
Sekaligus kami, tambah Aldi, menekankan kepada Disnaker Kabupaten Bekasi untuk memperluas kerjasama dengan pihak perusahaan yang ada disini agar penempatan tenaga kerja bisa lebih luas. Dalam persoalan ini pihaknya akan terus kawal keseriusan Pemerintah Daerah sampai tuntas.
“Kami pun akan terus mengawal progres kedepanya yang dilakukan Disnaker dalam menangani banyaknya kasus pengangguran di Kabupaten Bekasi dan akan melakukan aksi unjuk rasa kembali sampai kasus pengangguran ini dapat diselesaikan,” pungkas Aldi. (Mul)
