BERITA JAKARTA – Kecewa berat lantaran amanah yang diberikan untuk penuntasan perkara korupsi gratifikasi serta dugaan pemerasan di Kemenkumham dan kasus pidana minyak goreng PT. AMJ yang disinyalir menggantung selama 1 tahun tanpa kejelasan.
Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (LSM MAKI) berencana bakal segera mengajukan praperadilan dua perkara sekaligus terhadap pihak Kejati Jakarta dalam waktu dekat.
“Kami akan mempersiapan gugatan praperadilan atas mangkraknya dua perkara ini,” ucap Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman, Sabtu (8/4/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun dua perkara pidana yang bakal dipraperadilkan, pertama adalah dugaan gratifikasi dan pemerasan dilingkungan Kemenkumham namun hingga kini penyidik pidana khusus Kejati DKI belum juga menemukan terduga pelakunya.
“Padahal penyidik Pidsus Kejati DKI Jakarta menyebut telah menemukan bukti dugaan praktik korupsi dan pemerasan di Kesekretariatan Jenderal Kemenkumham 2020-2021 itu,” tegasnya.
Perkara kedua, disinyalir mandek yakni dugaan korupsi ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok periode 2021-2022 PT. AMJ bersama-sama dengan PT. NLT dan PT. PDM.
Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Dr. Abdul Fickar Hadjar menganalogikan proses penyidikan yang berlangsung di Kejati DKI ibarat “sesama bus kota dilarang saling mendahului,”
“Ya memang lamban. Nampaknya ada prinsip sesama bus kota dilarang saling mendahului,” ucap Fickar kerap disapa, Selasa (4/4/2023) lalu.
Menurutnya para penyidik di Kejati Jakarta sudah sangat paham dan mengerti akan penyelesaian kasus korupsi yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya kira Kejaksaan sudah sangat paham dan mengerti (penyelesaian perkara) korupsi yang diajukan oleh ASN ASN. Karena itu dalam penanganannya tidak mustahil muncul prinsip itu sesama bus kota tidak saling mendahului,” imbuhnya.
Sehingga Fickar, menduga faktor ini (sesama bus kota dilarang mendahului) yang menjadi penyebab macetnya penanganan korupsi dikalangan ASN.
“Karena itu yang paling tepat harus berkerjasama dengan KPK supaya faktor penghambat “relasi-relasi” ini bisa diatasi,” pungkas Fickar. (Sofyan)
