BERITA TANGERANG – Kuasa Hukum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Agus Budiono dari Mahkamah Pusat Keadilan (MPK), kecewa dengan penyidik Unit V PPA Sat Reskrim Polres Tangerang yang mempengaruhi psikologis korban Siti Suwarnih untuk mencabut laporan polisi terhadap suaminya, Tatang Mahpudin.
Menurut Agus, kondisi psikis kliennya Siti Suwarnih dalam kondisi terganggu akibat kekerasan baik secara pisik maupun secara sikap maupun prilaku dari suaminya Tatang Mahpudin selama berumah tangga hingga dikaruniai satu orang anak yang masih berusia sekitar 6 bulanan yang sampai sekarang pun belum mempunyai akte kelahiran.
“Keterangan dari pihak keluarga korban selama berumah tangga Siti Suwarnih sudah sering kali diusir dari rumah sampai pada terakhir kekerasan pisik yang cukup parah hinggga mengalami gangguan pendengaran sebelah akibat lemparan setrika,” terang Agus kepada Matafakta.com, Rabu (1/2/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sehingga, sambung Agus, pihak keluarga korban mengambil alih, karena kondisi psikis Siti Suwarnih sudah sangat memprihatinkan yang dianggap pihak keluarga sudah terganggu dan suka berubah-ubah sikap bahkan berprilaku diluar akal sehat yang sebaliknya terkadang menjatuhkan keluarganya sendiri yang hibah melihat keadaan rumah tangganya.
“Misalnya, korban kalau lagi rebut sama suaminya, tiba-tiba datang kerumah kakaknya di Bekasi, tapi bilangnya disandra. Trus disiapkan kamar buat dia tidur ngak mau selalu maunya diruang tamu dekat pintu masuk yang nggak beralas, lalu di video’in sendiri yang terkesan disandra curhat kemana-mana,” kata Agus.
Oleh karena itu, lanjut Agus, pihak keluarga meminta pendampingan hukum dari Mahkamah Pusat Keadilan (MPK) guna mendampingi Siti Suwarnih yang mau melaporkan suaminya Tatang Mahpudin ke polisi setelah mengalami tindak kekerasan pisik yang mengakibatkan gangguan pendengaran sebelah.
“Kakak korban selama ini tidak pernah mau mencampuri urusan rumah tangga adiknya, tapi karena perbuatan suaminya sudah melampaui batas, sehingga korban cacat pendengaran sebelah dan kebetulan korban juga mau melaporkan suaminya ya pihak keluarga mendukung,” jelas Agus.
Namun lanjut Agus lagi, dalam proses perjalanan pelaporan polisi ke Polres Tangerang justru sebaliknya penyidik lebih membela terlapor ketimbang korban pelapor dengan terus merayu korban untuk berdamai dan membuat pernyataan pencabutan laporan polisi sampai dengan rayuan pencabutan pendampingan Kuasa Hukum.
“Lucunya penyidik selalu berusaha melakukan pertemuan untuk merayu korban kliennya agar mau berdamai dengan suaminya mencabut laporan polisi tanpa sepengetahuan Kuasa Hukum. Jadi pertemuan itu hanya penyidik, korban dan suaminya. Memang penyidik sempat menghubungi Kuasa Hukum, tapi Senin tahunya curi star Sabtu mereka gelar pertemuan,” ungkap Agus.
Oleh karena itu, tambah Agus pihaknya MPK akan melayangkan surat ke Propam Mabes Polri terkait penyidik yang menangani kasus kliennya Siti Suwarnih yang dinilai tidak menganggap adanya Kuasa Hukum yang mendampingi pelapor yang sampai saat ini masih sah sebagai Kuasa Hukum.
“Kuasa Hukum kita belum dicabut. Kalau laporan polisi pengakuan dari korban sendiri sudah, karena sudah menandatangani surat pernyataan yang diketik pihak penyidik. Kita akan laporkan penyidik karena segitu semangat membela terlapor dari pada pelapor sebagai korban KDRT. Korban psikisnya sudah terganggu tidak dalam keadaan sehat,” pungkas Agus. (Usan)
