Pakar Hukum Pidana Apresiasi Restorasi Kejaksaan

- Jurnalis

Selasa, 23 November 2021 - 17:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. Abdul Fickar Hadjar

Dr. Abdul Fickar Hadjar

BERITA JAKARTA – Dianulirnya tuntutan pidana selama 1 tahun penjara menjadi tuntutan bebas terhadap terdakwa Valencya yang marah atas sikap suaminya yang setiap pulang kerumah dalam keadaan mabuk mendapat apresiasi dari Pakar Hukum Ilmu Pidana, Dr. Abdul Fickar Hadjar.

“Apapun ceriteranya saya salut dengan Kejaksaan yang menyadari kekeliruannya,” kata Fickar sapaan akrabnya saat dimintai tanggapan soal revisi requisitor pidana, Selasa (23/11/2021).

Fickar beralasan pemberian tuntutan bebas merupakan restorasi Kejaksaan. Disatu sisi kata dia, pihak dan birokrasi yang masih dipengaruhi hal-hal diluar kepentingan hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Progresifitas Kejaksaan belum melebar kebawah, karena jaksa-jaksa dibawah masih meminta petunjuk atasan lantaran merasa dibawah perintah,” tandasnya.

Untuk diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) membatalkan tuntutan satu tahun bui terhadap Valencya yang memarahi suaminya setiap pulang kerumah mabuk.

Dalam pertimbangannya, Jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menilai perbuatan suami lah yang menyebabkan perkara ini terjadi.

“Tidak hanya dilihat karena terdakwa mengatakan kata-kata tidak sopan atau saksi korban tidak tahan, karena tertekan batin atas sikap perilaku terdakwa,” jelasnya.

Baca Juga :  Jaksa Jovi Dipecat, Pakar Hukum: Oknum Jaksa Terima Suap dan Narkoba?

Hal tersebut, lanjutnya, bukan merupakan pidana, justru perbuatan saksi korban lah yang membuat ini terjadi,” ucap JPU Kejagung saat sidang replik yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Karawang.

Jaksa menyebut bahwa perkara itu sudah dijatuhi tuntutan. Namun, kata Jaksa, tak ada larangan untuk mengubah tuntutan yang sudah dibacakan. Atas dasar itulah, Jaksa menarik tuntutan sebelumnya yang dijatuhkan selama satu tahun menjadi tuntutan bebas.

“Tidak ada larangan menurut peraturan perundang-undangan JPU dapat memperbaiki tuntutan selama masih dalam ruang lingkup pembuktian. Namun perubahan tuntutan tersebut tidak mempengaruhi putusan Majelis Hakim seadil-adilnya terhadap diri terdakwa,” tuturnya.

Perubahan tuntutan tersebut didasarkan pada subjektivitas penuntut umum dan tidak dilandasi keadilan objektivitas dimana kehidupan sosial terdakwa Valencya yang kami pandang sudut sosiologis dan psikologis dan tekanan perbuatan saksi korban.

“Suaminya sendiri membuat terjadinya pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan yang berpengaruh pada traumatis terdakwa,” ungkapnya.

Jaksa juga membacakan ringkasan isi nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan Tim Kuasa Hukum dan juga pleidoi Valencya berjudul ‘habis gelap terbitlah kriminalisasi’. Pleidoi itu dibacakan Valencya dalam sidang pekan lalu.

Baca Juga :  Publik Meragukan Proyek Intelijen Kejagung

Selain itu, Jaksa menyebut bila korban dalam hal ini mantan suami Valencya, Chan Yu Ching disebut mengalami gangguan psikis. Namun, Jaksa menilai bahwa Valencya juga turut mengalami gangguan psikis.

“Tidak hanya saksi korban saja yang terganggu psikisnya, tapi terdakwa juga lah yang menanggung penderitaan dan keguncangan psikis,” kata dia.

Menurut Jaksa berdasarkan pemeriksaan dari RS. Siloam dan psikis oleh Polda Jabar, Chan Yu Ching meskipun mengalami gangguan psikis masih tetap bisa beraktivitas normal.

Mengingat korban tidak dalam penanganan khusus untuk merehabilitasi keadaan. Melainkan korban mampu berinteraksi dengan koleganya. Sebagaimana bukti yang terungkap dalam persidangan berkas perkara maupun yang terbuka dalam persidangan.

“Nyatanya perseteruan terdakwa dan korban sudah terjadi lama dan perceraian tahun 2018 dan rujuk setelah mediasi dan cerai kembali secara sah tahun 2020,” pungkas dia. (Sofyan)

Berita Terkait

Membongkar Dugaan Korupsi Alat Intelijen di Kejaksaan Agung
Keterpilihan Pimpinan KPK Gambaran Buruk Independensi Penegakan Hukum
Publik Meragukan Proyek Intelijen Kejagung
Dugaan Proyek “Dagelan” Intelijen di Kejaksaan Agung
Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi
Miris…!!!, Kantor Pemenang Tender Ratusan Miliar Kejagung Tak Punya Karyawan
Netralitas Pemerintah Pada Pilkada 2024 di Jawa Tengah
LQ: Jangan Jadikan Drs. Hijanto Fanardy Menjadi Pengemis Keadilan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 22 November 2024 - 09:03 WIB

Keterpilihan Pimpinan KPK Gambaran Buruk Independensi Penegakan Hukum

Jumat, 22 November 2024 - 08:33 WIB

Publik Meragukan Proyek Intelijen Kejagung

Kamis, 21 November 2024 - 09:55 WIB

Dugaan Proyek “Dagelan” Intelijen di Kejaksaan Agung

Rabu, 20 November 2024 - 08:16 WIB

Modus Proyek PL, Celah Oknum Petinggi Kejagung Untuk Korupsi

Selasa, 19 November 2024 - 08:03 WIB

Miris…!!!, Kantor Pemenang Tender Ratusan Miliar Kejagung Tak Punya Karyawan

Berita Terbaru

Duet Heri Koswara-Sholihin di Pilkada Kota Bekasi 2024

Seputar Bekasi

Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin

Sabtu, 23 Nov 2024 - 21:35 WIB

Foto: Heri Koswara & Sholihin

Seputar Bekasi

Jelang Pencoblosan, Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin Terus Meroket

Sabtu, 23 Nov 2024 - 20:37 WIB

Foto: Saat Petugas Kepolisian Melakukan Olah TKP di Lokasi Kejadian di Depan Gedung PWI Bekasi Raya

Seputar Bekasi

Ini kata Terduga Pelaku Penganiaya Wartawan di Depan Gedung PWI Bekasi

Sabtu, 23 Nov 2024 - 14:49 WIB