Tanggapan Kuasa Hukum PT. Kahayan Soal Pemilik Kapal Api Cawe-Cawe Perkara

- Jurnalis

Kamis, 4 November 2021 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LQ Indonesia Law Firm

LQ Indonesia Law Firm

BERITA JAKARTA – Sebelumnya beredar video ucapan Arteria Dahlan selaku Anggota DPR RI Komisi 3 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri menuding bahwa Soedomo Mergonoto selaku pemilik Grup Kopi Kapal Api adalah cawe-cawe dan mafia hukum yang menunggangi Kepolisian.

LQ Indonesia Law Firm yang mendapat kuasa dari Direksi PT. Kahayan yang saling lapor polisi dengan Mimihetty Layani istri kedua Soedomo menanggapi ketika ditanyakan mengenai sanggahan dari Sutjianto Kusuma salah satu pemegang saham PT. Assa Land bahwa ucapan yang disampaikan Arteria Dahlan tidak benar.

“Sah-sah aja namanya bantah, analoginya ngak mungkin maling ngaku, tapi tentunya kami selaku masyarakat lebih percaya kepada Arteria Dahlan selaku Anggota DPR RI Komisi 3,” kata Kabid Humas dan Media, Sugi kepada Matafakta.com, Kamis (4/11/2021).

Tentunya, sambung Sugi, ada alasan dan bukti yang dimiliki Arteria Dahlan selaku wakil rakyat yang terhormat. Sebagai Anggota DPR RI yang membidangi hukum pastinya, Arteria Dahlan dapat data dan laporan dari berbagai pihak terkait posisinya sebagai Anggota DPR RI.

“Jadi pembelaan Sutjianto kepada Soedomo malah kami anggap lucu. Masa yang bantah malah orang lain dan bukan Soedomo sendiri, kan bisa saja Soedomo mengakui. Jika tidak kenapa Soedomo ngak berani bicara di media dan sanggah,” sindir Sugi.

Kalau memang, lanjut Sugi pernyataan Anggota DPR RI Komisi 3, Arteria Dahlan salah laporin polisi dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelumnya, istrinya Soedomo juga sudah melaporkan wartawan ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

“Apakah Soedomo pengecut maka perlu orang lain yang bicara untuk Soedomo guna mengkanter tudingan yang dilontarkan pak Arteria Dahlan yang sudah menjadi konsumsi masyarakat luas,” tungkas Sugi menyindir.

Selain Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite 1, Fachrul Razi juga angkat bicara bahwa ada dua kasus yang berbeda arah dengan lawan yang jelas-jelas tidak berimbang.

“Sikap kepolisian, sejauh ini langsung merespon laporan keluarga taipan tersebut dan menetapkan seluruh Direksi PT. Kahayan sebagai tersangka. Sementara, laporan balik para Direksi melalui kuasa hukumnya dari LQ Indonesia Law Firm belum terlihat perkembangan berarti,” katanya.

Fachrul Razi juga mengaku mengikuti isu mengenai sepak terjang bos Kopi Kapal Api, Soedomo Mergonoto melalui berbagai media yang mengambarkan bahwa pengusaha itu sangat dekat dengan Mabes Polri, sehingga ada tudingan sebagai mafia kasus.

Pernyataan Fachrul Razi ini berkaitan dengan tudingan Anggota DPR-RI, Arteria Dahlan yang menyebut Soedomo sebagai mafia kasus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Kapolri.

“Tentu saya percaya pada ucapan Anggota DPR RI, dan saya yakin betul beliau mendapat informasi yang kredibel,” kata Fachrul Razi.

Menurutnya, banyak terdapat keanehan-keanehan pada PT. Kahayan Karyacon.  Misalnya, setoran modal yang didengarnya bukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekening pribadi salah satu Direksinya. Tentu cara-cara seperti itu patut dicurigai, misalnya untuk menghindari pajak dan lain-lain.

Bahkan, katanya, perusahaan tersebut ternyata juga sampai menunggak pajak yang setelah ketahuan baru dibayarkan. Selain itu, sejumlah supplier juga sudah melaporkan PT. Kahayan Karyacon ke PKPU, terkait dengan utang yang tidak dibayar-bayar lalu mencari kambing hitam untuk lepas dari tanggungjawab.

Dari rangkaian fakta yang sudah terpaparkan tersebut, Fachrul Razi menyatakan pihak yang terjepit adalah para Direksi PT. Kahayan Karyacon. Sebetulnya, persoalan ini harus dilihat lebih luas lagi, bahwa keadilan yang harus ditegakkan tidak boleh cuma menyengsarakan orang kecil, tetapi keadilan yang jujur dari aparat penegak hukum.

“Sebagai Ketua Komite I DPD-RI saya meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia kasus. Kami dan seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung upaya Kapolri dalam membangun citra kepolisian melalui program Presisi Internal Polri,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Kasus Ijon Proyek, Bupati Bekasi Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara
Negara Rugi Rp26 Miliar, Kortas Tipidkor Bakal Usut Korupsi Bantuan Kementan
Saling Bantah Antara Dito dan Eks Menteri Agama di Sidang Korupsi Kuota Haji
Eks Menteri Muhadjir Effendi Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
Pengadilan Banding Lepaskan dr. Silvi Apriani dari Segala Tuntutan Hukum
Soal Perkara di Polda Kaltim, Alexius Minta Perlindungan Hukum ke Presiden dan Kapolri
Integritas Ketua Mahkamah Agung Tergerus Skandal Suap Zarof Ricar
Hakim Tolak Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 17:57 WIB

Kasus Ijon Proyek, Bupati Bekasi Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Jumat, 11 September 2026 - 19:32 WIB

Negara Rugi Rp26 Miliar, Kortas Tipidkor Bakal Usut Korupsi Bantuan Kementan

Kamis, 10 September 2026 - 20:54 WIB

Saling Bantah Antara Dito dan Eks Menteri Agama di Sidang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 1 September 2026 - 13:12 WIB

Eks Menteri Muhadjir Effendi Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Minggu, 30 Agustus 2026 - 22:17 WIB

Pengadilan Banding Lepaskan dr. Silvi Apriani dari Segala Tuntutan Hukum

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB