Perseteruan Guru Honor Dengan Kadisdik Berakhir Diruang Kerja Ketua DPRD

BERITA BEKASI – Setelah panjang berpolemik, akhirnya Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Negeri Sipil (GTK Non ASN) atau Guru Honorer yang tergabung dalam Front Pembela Guru Honorer Indonesia (FPHI) dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Carwinda, sepakat mengahiri perseteruannya alias berdamai.

Hal itu, disampaikan langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qodratullah yang menyatakan, bahwa setelah dilakukan pendekatan kepada kedua belah pihak baik Guru Honorer dan Dinas Pendidikan (Disdik) melalui Kepala Dinas, Carwinda, akhirnya disepakati keduanya berdamai.

“Di bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Suci Ramadhan ini, kita mencoba memusyawarahkan kepada kedua belah pihak agar bisa mengakhiri polemik. Alhamdulilla hari ini, keduanya sepakat berdamai atau islah,” kata BN Holik kepada Matafakta.com, Jumat (7/5/2021).

BN. Holik yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, melanjutkan, perseteruan atau polemk antara Guru Honorer yang tergabung dalam FPHI dengan Kepala Dinas Pendidikan, Carwinda tujuannya, tidak lain sama-sama ingin bagaimana mutu pendidikan di Kabupaten Bekasi bisa lebih baik lagi kedepan.

“Dalam islah ini, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Hakekatnya, kita melihat kedepan tanpa melihat kebelakang siapa yang benar dan siapa yang salah, kita sebagai manusia masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Intinya, kita butuh keiklasan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Terkait poin tuntutan, sambung BN. Holik, salah satunya persoalan honor Jasa Kerja (Jastek) sebagai hak Guru Honorer yang sempat belum dibayarkan selama 4 bulan pun hari ini, sudah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Bekasi, Carwinda, agar semuanya kembali dan bisa berjalan tidak terus berpolemik seperti beberapa bulan terakhir ini.

“Saya pribadi atau kami DPRD Kabupaten Bekasi, mengapresiasi kepada kedua belah pihak mau mengakhiri perseteruan ini, sehingga tidak membawa efek negative kepada Pendidikan di Kabupaten Bekasi. Semuanya sama, kita ingin mutu Pendidikan di Kabupaten Bekasi bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (Hasrul)