BERITA BEKASI – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, memberikan hadiah cap jempol darah untuk Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dan Kadisdik, Carwinda di depan Kantor Komnas HAM RI, Senin (3/5/2021) malam.
Kepada Matafakta.com, Ketua Korda FPHI, Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengatakan, dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi semakin carut marut mulai dari tata kelola management yang bobrok juga kinerja para pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) yang amburadul dan tidak transparan.
“Termasuk mental Kadisdik yang arogan dan anti kritik, terlihat damai, tapi mengandung suasana gejolak batin yang dirasakan para Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Kabupaten Bekasi,” kata Andi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keadaan ini, sambung Andi, merupakan tanggungjawab kita bersama untuk memperbaikinya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi. Terlebih lagi, bagi mereka yang menjadi pelaku pendidikan.
“Miris kami melihat kenyataan ini, kami berharap adanya perubahan kearah yang lebih baik, tapi kenyataannya terkesan adanya pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap hal kenyataan diatas. Kami FPHI tidak mengerti apa yang ada di benak pemikiran orang nomor satu tersebut,” sindir Andi.
Andi merasakan, ada kesan pemberangusan suara netral vokal dan suara kritis bagi Guru Non ASN yang selalu menyuarakan kebenaran tapi barternya ancaman pemberhentian dan tidak di berikannyanya Jasa Tenaga Kerja (Jastek) sejak Januari sampai April.
“Dalam kondisi pandemi dan dalam menjalankan ibadah puasa bulan Suci Ramadhan serta menghadapi Hari Raya Idul Fitri almubarok, tega-teganya gaji atau Jastek kami di tahan hanya kerena vokal dan bersuara lantang serta memberikan kritik kepada Pemerintah,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Andi, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, ada kesan pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap kelakuan bawahannya yakni Kadisdik, bahkan disinyalir ada skenario bersama antar mereka untuk memberangus dan menggusur Guru Non ASN yang vokal dan sering melakukan aksi moral.
“Aksi sosial sosial demi Bekasi lebih baik berkualitas dan bersaing terhadap wilayah sekelilingnya dalam hal menuju Kabupaten Bekasi yang clean government dan good governance yaitu suatu penyelenggaraan management pembangunan di Kabupaten Bekasi yang solid dan bertanggungjawab,” jelasnya.
Untuk itu, FPHI merayakan Hardiknas 2021 di depan kantor Komnas HAM RI dengan menyatakan sikap keras dengan membubuhkan cap jempol darah, sebagai lambang kutukan keras agar ada penyelesaian hak gaji atau Jastek Guru Non ASN yang telah 4 bulan lamanya belum di bayarkan hanya kerena bersuara vokal yang terus mengkritik Bupati Bekasi dan Dinas Pendidikan.
“Kami meminta agar segera hak kami selama ini 4 bulan lamanya wajib di bayarkan, ini bukan keteledeoran tapi ini skenario dan pembiaran. Kepada Bupati Bekasi kami minta segera mengambil sikap atas masalah ini, karena terkesan Bupati membiarkan bahkan disinyalir terlibat,” pungkasnya. (Hasrul/Mul)
