Soal Gagal Kosolidasi, Syafrudin: Harusnya Plt. DPD Golkar Kota Bekasi Bersikap Arif

- Jurnalis

Sabtu, 1 Mei 2021 - 19:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kader Golkar Kota Bekasi: Syafrudin, SIP

Kader Golkar Kota Bekasi: Syafrudin, SIP

BERITA BEKASI – Kader Golkar Kota Bekasi Syafrudin, SIP mengatakan, Plt DPD Golkar Kota Bekasi, Aria Giri Naya, tidak sepatutnya berprasangka buruk terkait gagalnya Rapat Silaturahmi dan Konsolidasi yang berlangsung di Hotel Aston Imperial, Kota Bekasi, Jumat (30/3/2021) kemarin.

Menurut Syafrudin, Satpol PP Kota Bekasi, hanyalah menjalankan tugasnya selaku aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dimassa pandemi virus Corona atau Covid-19, khususnya di Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Kalau sampai tidak bisa terlaksana itu artinya berkaitan dengan aturan Protokol Kesehatan atau Prokes dimassa pandemi dan tidak peduli siapapun yang punya acara. Ingat kata Presiden Jokowi, kesalamatan rakyat diatas segalanya,” kata Syafrudin menanggapi Matafakta.com, Sabtu (1/5/2021).

Kalau sekarang, kata Syafrudin, Walikota Bekasi tertuding atas gagalnya acara Rapat Silaturahmi dan Konsolidasi Plt. DPD Golkar Kota Bekasi yang kini dijabat, Aria Giri Naya. Tapi, sebaliknya, kalau nanti menjadi masalah maka, Walikota Bekasi yang bersalah, karena membiarkan.

Lebih jauh Syafrudin mengatakan, sudah banyak pejabat yang menjadi korban, karena membiarkan acara atau kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan orang banyak dimassa pandemi Covid-19, sehingga menjadi wajar jika Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menjalankan aturan tersebut.

“Jadi jangan dijadikan sebagai alat bargaining politik, tapi kita harus berpikir positif, karena sekarang massa Covid-19, dimana semua Pemda bertanggungjawab untuk memantau dan menjaga aturan yang sudah disepakati bersama guna memutus matarantai Covid-19,” jelasnya.

Baca Juga :  FKMPB: Seremonial Ala Jabatan Pj Bupati Bekasi Kado Dimasa Transisi

Kita semua, lanjut Syafrudin, harus menyadari, tidak semua harus ditarik keurusan pertarungan politik, sehingga terus menciptakan berpolemik dari hasil tudingan-tudingan negatif seperti ada pihak ketiga dan sebagainya yang mau mengagalkan.

“Kan, aturan itu sudah ada. Kalau memang melanggar himbauan Pemerintah soal Prokes Covid-19, ya ngak ada yang salah disitu. Kedewasaan berpolitik itu perlu, sehingga tidak terus menciptakan polemik,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Penahanan SL Dituding Sarat Politik, Ini Kata Kejari Kabupaten Bekasi
Selalu Dikeluhkan, JNW: Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi Perlu Evaluasi
Terkait Kasus Gratifikasi, JNW Minta Oknum Pejabat Perintangan Diproses
Panwascam Cikarang Utara Gelar Sosialsiasi Pengawasan Partisifatif
Posting Kunjungan, Instagram Perumda Tirta Patriot Banjir Bulian Netizen
Rubah Haluan, FBR Kota Bekasi ‘All Out’ Menangkan Heri & Sholihin
Isue Bakal Ada Proyek Pembebasan Lahan Warnai Polemik Desa Sumberjaya
Pj Walikota Bekasi Diminta Evaluasi Jajaran Perumda Tirta Patriot
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 31 Oktober 2024 - 15:09 WIB

Penahanan SL Dituding Sarat Politik, Ini Kata Kejari Kabupaten Bekasi

Kamis, 31 Oktober 2024 - 10:00 WIB

Selalu Dikeluhkan, JNW: Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi Perlu Evaluasi

Rabu, 30 Oktober 2024 - 12:43 WIB

Terkait Kasus Gratifikasi, JNW Minta Oknum Pejabat Perintangan Diproses

Selasa, 29 Oktober 2024 - 12:06 WIB

Panwascam Cikarang Utara Gelar Sosialsiasi Pengawasan Partisifatif

Senin, 28 Oktober 2024 - 16:54 WIB

Posting Kunjungan, Instagram Perumda Tirta Patriot Banjir Bulian Netizen

Berita Terbaru

Foto: Soleman Saat Dikawal Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Jawa Barat

Seputar Bekasi

Penahanan SL Dituding Sarat Politik, Ini Kata Kejari Kabupaten Bekasi

Kamis, 31 Okt 2024 - 15:09 WIB

Foto: Tom Lembong Saat Mengenakan Rompi Kejaksaan

Berita Utama

Soal Korupsi Imfor Gula, Pengamat: Kejagung Jangan Tebang Pilih

Kamis, 31 Okt 2024 - 10:18 WIB