BERITA JAKARTA – Belakangan ini nama institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering diterpa issue tak sedap, karena ada banyak pertanyaan publik yang tidak menemukan jawaban yang akurat perihal perangai penghuni KPK RI tersebut.
“Tajam kebawah tumpul keatas tagline yang pas buat KPK RI sekarang ini. Selain mandul sekarang dapat gelar baru yaitu bocor,” ungkap pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen kepada Matafakta.com, Jumat (30/4/2021).
Dikatakan Silaen, informasi penting bisa bocor, ini namanya kelewatan. Artinya KPK RI sudah tidak steril lagi. Kemungkinan ada musuh dalam selimut, istilah yang tepat terhadap kegagalan KPK menemukan alat-alat bukti terkait tindakan kejahatan. Apalagi lagi yang dapat diharapkan dari KPK RI saat ini.
“Wong KPK jadi sumber masalah, lantas dipercaya akan menyelesaikan masalah? Tak masuk akal deh. Ke anehan satu ke anehan lainnya sedang dipertontonkan institusi KPK didalam menjerat para ‘pencoleng’ uang rakyat, bener-bener bikin miris deh, gaji besar tak ada jaminan bikin tak tergiur korupsi,” sindir Silaen.
KPK ini persis seperti perumpamaan semut diseberang lautan bisa ditangkap, tapi gajah didepan mata tak dilihat, malah seperti dibiarkan menari-nari. Kok bisa yaa bisalah? Kan sudah masuk angin. Kalau tak masuk angin pasti gercap alias gerak cepat, nah sekarang loyo. Ada apa?,” tanya aktivis organisasi kepemudaan itu.
“Kalau kasus ecek- ecek maka langsung deh digas, karena tak kuat jaringan yang backingi, jadi guna pencitraan supaya dicap gagah begitu, maka yang ecek- ecek ditarget. KPK ini canggih kalau ada pesanan tokh. Sebab demikian persepsi publik yang terdengar diwarung kopi,” imbuhnya.
Lebih jauh Silaen mengatakan, kasihan rakyat Indonesia seperti dibohongi, alih alih-alih minta anggaran nambah, tapi boncos kerjanya. Rakyat hanya disuguhi sinetron ala Indonesia. Kebanyakan narsis dan gak jelas. Percuma KPK dipertahankan, ngabisin anggaran keuangan negara. KPK lebih baik dibubarkan dari pada bikin sinetron yang tak jelas dan gak mutu.
“Drama- drama yang dipertontonkan itu hanya akting semata, KPK tak kerja kalau tak ada yang pesan. Jadi publik luas menduga KPK ini hanya alat politik yang punya akses ‘platinum’ yang dianggap berseberangan dengan kepentingan pemesanannya,” dugaan kuat Silaen.
Karena, tambah Silaen, KPK hanya adhoc seperti yang biasa dikatakan Fahri Hamzah mantan Wakil Ketua DPR RI, maka tak perlu diperpanjang lagi, kalau bisa on off. Sementara ini lebih baik di istirahatkan dulu, sebab penegak hukum, Polri dan Kejaksaan saat ini sudah bertransformasi menjadi lebih baik.
“Perkuat Polisi dan Kejaksaan untuk menangkap para koruptor dan sebangsanya. Itu lebih baik dari pada melihat KPK penuh sandiwara tokh,” pungkas Silaen. (Indra)
