BERITA JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) menyambangi kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang bertempat di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.
Kompolnas bersama 3 Komisionernya yakni Irjen Pol (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, H. Mohammad Dawam, juga Dr. Albertus Wahyurudhanto tersebut disambut langsung Wakil Ketua MPR yakni, H. Jaziilul Fawaaid di Gedung MPR, Jumat (13/11/2020) kemarin.
Dalam Pertemuan tersebut, mendiskusikan tentang segala hal yang mengenai tentang Kebangsaan, arah kebijakan dan masukan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jaziilul sendiri berharap Kompolnas dapat ikut serta dalam pembangunan manusia Polri, dengan mengedepankan spirit keagamaan, bahkan suatu saat beliau berharap kedepannya ada kebijakan khusus pendaftaran polisi dari unsur santri.
“Ya harapan kedepan, semoga ada kebijakan khusus pendaftaran polisi dari unsur santri yang tentunya diseleksi secara khusus dan mandiri juga kapabilitasnya yang kompeten dan memenuhi kriteria yang sesuai kebutuhan berbangsa,” ucap Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disela-sela diskusi.
Kompolnas sendiri mengapresiasi masukan tersebut dan menjadi catatan kedepannya. Disamping itu, Pudji Hartanto berharap kedepannya peran dan wewenang Kompolnas yang banyak menerima aduan masyarakat kedepannya bisa menjadi solusi.
“Dengan banyaknya aduan dari masyarakat, kedepannya semoga Kompolnas mendapat kepercayaan dari masyarakat yang lebih luas dan juga mampu menjadi solusi Kebangsaan,” ujar Mantan Kapolda Sulsel ini.
Ditempat yang sama, Mohammad Dawam berharap agar pertemuan tersebut bukan hanya sekedar pertemuan dan berakhir begitu saja yang tidak berkelanjutan, namun mencoba menggali sisi kerjasama antar lembaga terkait.
Beliau juga mengapresiasi gagasan dari Wakil Ketua MPR RI tersebut yang mencoba membangun kerjasama kepada semua pihak dalam program ‘Indonesia Mengaji’
“Diharapkan Program ini bisa memicu spirit keagamaan kedalam fungsi kenegaraan tanpa menyinggung antar umat beragama,” ucap Dawam.
Hal itupun, sambung Dawam, tidak bisa dikatakan diskriminatif. Sebab, memang agama non muslimpun juga bisa melakukan hal yang sama untuk sama-sama membangun Indonesia dengan spirit keagamaan masing-masing.
“Hal itupun, bagian dari Revolusi Mental yang Digagas Pak Jokowi sekaligus mensyukuri syiar keagamaan yang positif,” pungkasnya.
Disamping itu, Kompolnas diharapkan agar bisa melakukan kerjasama ke berbagai pihak, termasuk tema terkait rencana perubahan Perpres Kompolnas, juga tidak luput menjadi topik bahasan yang berlangsung selama 2 jam menjelang sholat Jum’at.
Lebih dari pada itu, dalam hal fungsi pengawasan fungsional Polri maupun program-program lain yang bisa dikembangkan sebagai spirit yang bisa diterapkan menjadi kebijakan tentunya berorientasi pada pembangunan akhlak dan etika berbangsa. (Jajang Ridwan)
