BERITA BEKASI – Kegiatan touring beberapa oknum pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, mendapat kecaman dari beberapa tokoh. Salah satunya, H. Apuk Idris yang juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Ormas Pemuda Pancasila (PP), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menurut, H. Apuk, kabar tersebut, sangat melukai hati dan perasaan masyarakat di Kabupaten Bekasi, ditengah banyaknya problematika dan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Terlebih lagi, kesulitan ekonomi dampak dari pandemi wabah virus Corona atau Covid-19 belum berlalu.
“Apa yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Bekasi memantik rasa keprihatinan dan kekesalan di dada. Kebayang di depan mata, masih banyaknya masalah yang menumpuk di Kabupaten Bekasi, sehingga tidak bisa di sebutkan lagi, mulai dari persoalan politik, sosial, ekonomi dan budaya, masih menyelimuti,” kata H. Apuk kepada Matafakta.com, Jumat (21/8/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait persoalan Covid-19, sambung H. Apuk, sampai sekarang secara holistik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Gugus Tugasnya, tidak pernah memberikan jawaban terbuka ke public secara transparan tahapan demi tahapan seputar perkembangan penanganan virus Corona atau Covid-19, termasuk penggunaan anggarannya.
“Lah, sekarang malah jalan-jalan touring, lupa dengan maklumat atau himbauan Bupati yang juga atasan langsung mereka berkait adanya Covid-19 kan sudah jelas. Tapi, kenapa mereka para pejabatnya seperti tidak mengindahkan himbauan itu,” sindir, H. Apuk.
Selain itu, lanjut H. Apuk, apa tujuan kegiatan mereka itu? happy holiday kah, gathering kah? atau jalan jalan yang bersifat spontantanitas?. Kalo itu, kegiatan hanya dianggap biasa dan sifatnya spontanitas anehnya itu acara dari keberangkatan, kostum dan semuanya seperti ada kepanitiaanya?.
“Dalam keadaan seperti ini, dimana kepekaan mereka selaku pejabat Pemerintah Eselon III dan II, tanpa rasa malu dan rasa empati pada keadaan malah melakukan kegiatan jalan-jalan ke luar daerah atau touring dengan jumlah rombongan yang tidak sedikit,” sesalnya.
Seharunya, di libur panjang kali ini yang berbarengan dengan libur 1 Muharram menjadi ajang muhasabah diri, saling bermaafan dan berbagi kepada anak yatim piatu serta fakir miskin, bukan untuk melakukan sesuatu yang cukup memantik rasa keprihatinan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Seharusnya mereka ingat bahwasanya badan dan raga mereka ada titipan amanah yaitu jabatan yang melekat, kesadaran diri keinsyafan hati dan seharusnya mereka dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Terlebih lagi sebagai abdi negara,” ungkapnya.
Harusnya mereka, tambah H. Apuk, melakukan kegiatan kebaikan seperti mendonasikan penghasilan mereka, merambah daerah atau Kecamatan mana untuk didatangi dibaktikan diri mereka, bisa bekerjasama dengan lembaga di luar Pemerintah seperti Baznaz dengan MUI dan lainnya, bukan malah melakukan touring seperti itu.
“Kegiatan yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Bekasi jelas-jelas bikin saya prihatin dan kesal melihatnya, dalam waktu dekat ini kita akan meminta konfirmasi ke pihak Sekda Kabupaten Bekasi dan Inspektorat,” pungkasnya. (Mul)
