BERITA BEKASI – Sempat heboh kasus yang disebut perundungan (bullying) yang menimpa salah seorang siswa di Unity School Kota Bekasi hingga menggelar rapat di Komisi IV DPRD Kota Bekasi yang membidangi Pendidikan.
Rapat tersebut, mempertemukan jajaran Dewan dengan Dinas Pendidikan (Disdik), DP3A, KPAD, Yayasan dan Kepala Sekolah (Kepsek) Unity School serta orang tua siswa yang bersangkutan untuk membedah kronologi permasalahan.
Hasilnya, delapan poin rekomendasi krusial yang dikeluarkan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mulai dari pembentukan Tim Investigasi Khusus hingga evaluasi menyeluruh perizinan dan administrasi sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago mengatakan, bingung dengan perundungan atau bullying yang dimaksud hanya gegara botol minum atau tapler yang jatoh sendiri dari meja yang kemudian pecah.
“Kan hasil tangkapan CCTV di sekolah tapler itu jatoh sendiri dari meja tidak ada rekan-rekan atau teman sekelas korban yang menyenggol. Perundungan itu kalau tapler tersebut dibanting atau dilempar teman sekelas korban masuk akal,” terangnya, Kamis (6/8/2026).
Hanya saja, kata Delvin, persoalan tersebut jadi ramai, karena botol minum atau tapler yang jatoh tersebut, merupakan botol minum milik anak salah satu Anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak menerima setelah mendapat cerita dari anaknya.
“Tapikan pihak sekolah Unity School sudah membuka rekaman CCTV dalam ruang kelas terlihat jelas bahwa botol minuman atau tapler itu jatoh sendiri, tidak ada rekan-rekan sekolah korban yang menyenggolnya,” ulasnya.
Delvin berujar, lucunya hasil rekaman CCTV yang sudah dibuka bersama dengan pihak sekolah Unity School tersebut, tidak menyudahi persoalan awal, tapi sekarang malah jadi mempersoalkan perizinan sekolah Unity School.
“Harusnya ketimbang persoalan botol minuman jatoh tidak harus sampai gelar rapat hingga ke Komisi IV DPRD Kota Bekasi, cukup diselesaikan dengan cara musyawarah. Apalagi sekarang berbuntut sampai mengusik perizinannya,” tuturnya.
Dikatakan Delvin, apa yang sekarang tengah menimpa Unity School cenderung lebih ingin menunjukan kekuasaan atau power, ketimbang mempikirkan pengaruh psikologis anak didik dan nama baik sekolah Unity School.
“Ya, mungkin kalau botol minum atau tapler yang jatoh itu bukan milik anak dari salah satu Anggota DPRD Kota Bekasi ngak jadi rame begini. Karang perundungannya tidak terbukti harusnya selesai, bukan sekarang lari ke perizinan sekolah,” imbuhnya.
Tinggal, tambah Delvin, Disdik Kota Bekasi harus bersikap netral dan adil dalam menyikapi persoalan yang kini tengah menimpa Lembaga Pendidikan Unity School jangan sampai menjadi alat gebuk kekuasaan yang ingin unjuk gigi.
“Ingat, Pemerintah wajib melindungi lembaga pendidikan demi menjamin keamanan proses belajar, keselamatan warga sekolah, serta mutu masa depan bangsa sesuai amanat Konstitusi. Persoalan sepele jangan dibesar-besari,” pungkasnya. (Roni)
