BERITA JAKARTA – Pengamat politik dan kebijakan publik, Samuel F. Silaen, memberikan peringatan tajam mengenai kondisi demokrasi dan tata kelola Pemerintahan di Indonesia.
Dalam pandangannya, bangsa saat ini sedang berada dalam fase krusial ibarat berjalan di “lorong kegelapan” yang jika tidak segera diintervensi oleh kebijakan yang berorientasi pada rakyat bakal membawa Indonesia menuju jurang kehancuran sistemik.
Disfungsi Institusi dan Penegakan Hukum
Dalam berbagai analisisnya, Silaen menyoroti melemahnya integritas lembaga-lembaga Negara. Ia berargumen bahwa ketika instrumen hukum dan kebijakan publik lebih sering digunakan untuk melayani kepentingan elit dari pada menegakkan keadilan, maka “kegelapan” dalam tata kelola negara semakin pekat.
Penyalahgunaan Wewenang
Silaen menekankan bahwa hilangnya independensi institusi penegak hukum menjadi ancaman utama yang dapat melumpuhkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.
Ketimpangan Sosial
Silaen mencatat bahwa kebijakan ekonomi yang tidak inklusif justru memperlebar jurang pemisah antara pemilik modal dan rakyat kecil yang ia sebut sebagai benih dari instabilitas sosial di masa depan.
Menghindari Jurang Kehancuran
Silaen menegaskan bahwa istilah “jurang kehancuran” bukanlah sebuah prediksi yang mutlak, melainkan sebuah peringatan dini. Ia memetakan beberapa langkah mendesak yang harus dilakukan Pemerintah untuk kembali ke jalur yang benar:
Transparansi Kebijakan:
Pemerintah diminta untuk membuka ruang partisipasi publik yang nyata, bukan sekadar formalitas, dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Pemulihan Integritas:
Mengembalikan muruah lembaga negara melalui penegakan hukum yang objektif dan bebas dari intervensi politik.
Reformasi Birokrasi Berbasis Rakyat:
Mengubah paradigma pembangunan yang selama ini bersifat top-down menjadi bottom-up, agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar proyek infrastruktur atau kebijakan elit.
Refleksi Demokrasi
Dalam pandangannya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, ia memperingatkan bahwa demokrasi tidak akan berarti apa-apa jika hanya dipraktikkan sebagai prosedur elektoral tanpa substansi keadilan.
Silaen mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa negara-negara yang mengabaikan suara rakyat dan membiarkan hukum tumpul ke atas akan dengan mudah terjebak dalam krisis kepercayaan yang berkepanjangan.
“Ini bukan soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana sistem ini bekerja untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” ujarnya.
“Jika kita terus membiarkan penyimpangan kebijakan menjadi norma, maka kita secara sadar sedang menggiring negara ini menuju jurang kehancuran,” sambungnya.
Analisis yang disampaikan oleh Samuel F. Silaen merupakan bagian dari kritik sosial dalam kerangka demokrasi.
Pandangan ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas Pemerintah dan mengajak masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawal jalannya kebijakan publik demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan transparan. (Sofyan)
