BERITA BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengajukan izin perubahan perencanaan anggaran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Langkah ini diambil Pemkab Bekasi agar pemulihan jalan dan fasilitas publik dapat segera dilakukan menjelang arus mudik Idul fitri.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengatakan banjir yang melanda sejumlah Kecamatan menyebabkan kerusakan pada ruas jalan, jembatan, serta sistem drainase.
Kerusakan tersebut, kata Asep, belum tercantum dalam perencanaan anggaran sebelumnya, sehingga memerlukan persetujuan Pemerintah Pusat.
“Makanya kami izin dulu ke Kemendagri, karena ada perubahan dalam perencanaan penganggaran. Status saya juga masih Plt Bupati, jadi harus melalui prosedur ini,” ujar Asep, Senin (23/2/2026).
Pemkab Bekasi, lanjut Asep, telah menggelar dua kali rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kebutuhan mendesak pascabanjir.
“Fokus utama diarahkan pada perbaikan jalan berlubang yang menjadi jalur vital mobilitas masyarakat,” tuturnya.
Asep menegaskan percepatan perbaikan infrastruktur sangat penting karena wilayah Kabupaten Bekasi menjadi salah satu jalur utama arus mudik.
“Kondisi jalan yang rusak dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan,” imbuhnya.
“Kami fokus pada percepatan pembangunan, terutama perbaikan jalan berlubang, mengingat jalur di Kabupaten Bekasi menjadi akses mudik menjelang Idul fitri,” sambungnya.
Dalam dua hari ke depan, Dinas teknis diminta menyusun daftar kegiatan prioritas yang harus segera direalisasikan.
“Surat permohonan perubahan anggaran dijadwalkan dikirim ke Kemendagri pada awal pekan ini,” tungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha menilai percepatan perbaikan infrastruktur sebagai kebutuhan mendesak.
“Banjir yang terjadi menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama di wilayah rawan genangan,” ucap Aria.
DPRD juga mendorong TAPD untuk lebih agresif meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi guna mendukung pembiayaan penanganan darurat serta pemulihan infrastruktur.
“Selain ada pergeseran anggaran penanganan darurat banjir, kami mendorong dinas penghasil lebih giat mencari sumber pendapatan daerah,” tuturnya.
Aria menambahkan, pengajuan perubahan anggaran ke Kemendagri diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur rusak di Kabupaten Bekasi.
“Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas masyarakat kembali normal serta mendukung kelancaran arus mudik Idul fitri,” pungkasnya. (Hasrul)
