BERITA JAKARTA – Praktisi hukum Tanlih Barimbing mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan skandal korupsi dan kejahatan Kepabeanan yang menyeret nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kakanwil DJBC) Jakarta, Hendri Darnadi.
“Sudah semestinya lembaga KPK ikut menyelidiki dugaan kasus korupsi impor daging ilegal, melindungi produksi rokok putih ilegal di Madura dan Malang serta memfasilitasi jaringan kejahatan Kepabeanan,” ucap Tanlih di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Sebelumnya, Forum Mahasiswa dan Rakyat (FORMAT), menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta pada Selasa 3 Februari 2026.
Kedatangan FORMAT ke KPK menyatakan sikap tegas terhadap mencuatnya dugaan skandal korupsi dan kejahatan Kepabeanan yang menyeret nama Hendri Darnadi.
Untuk diketahui, Hendri Darnadi baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kakanwil DJBC) Jakarta.
Koordinator aksi, Rafli. M mengatakan, publik kembali disuguhi wajah bobroknya birokrasi Negara ketika seorang pejabat strategis diduga kuat terlibat kejahatan.
“Yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan ekonomi justru diduga kuat terlibat dalam praktik kejahatan terorganisir,” tegas Rafli.
Hendri disebut terlibat dalam kasus impor daging ilegal, melindungi produksi rokok putih ilegal di Madura dan Malang serta memfasilitasi jaringan kejahatan Kepabeanan.
“Antara lain, Jaringan Tekstil Ilegal atau JIRO Wilayah Operasi Cikarang yang terindikasi melakukan under-invoicing, manipulasi jenis dan jumlah barang,” tuturnya.
Tragisnya lagi, lanjut Rafli, nama Hendri Darnadi disebut sudah lama muncul dalam berbagai dugaan perkara, namun selalu lolos dari jerat hukum.
“Ini mengindikasikan kuatnya perlindungan oligarki dan jaringan kekuasaan yang membentengi pelaku kejahatan berdasi beserta kroni-kroninya dalam persekongkolan jahat,” imbuhnya.
Rafli mencontohkan seperti Heru Pambudi (Heru Kemenkeu), Rizal (Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat) Orlando Hamonangan (Kepala Sub Seksi Penindakan Impor Bea Cukai Pusat) dan Sisprian Subiaksono (Kepala Seksi Intelejen Bea Cukai Pusat).
FORMAT menegaskan bahwa Negara tidak boleh kalah oleh mafia dan KPK tidak boleh tunduk pada kekuasaan.
“Dibawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung komitmen pemberantasan korupsi, maka pembiaran terhadap kasus ini merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan reformasi,” pungkasnya.
TUNTUTAN
Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Hendri Darnadi, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, atas seluruh dugaan kejahatan kepabeanan.
Mendesak KPK untuk segera menetapkan Hendri Darnadi sebagai tersangka apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam kejahatan impor ilegal, rokok ilegal, dan jaringan mafia kepabeanan.
Meminta operasi bersih-bersih total di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga kaki tangan mafia.
Mendesak pembongkaran dan pengusutan tuntas seluruh jaringan JIRO (Wilayah Operasi Cikarang), termasuk aktor bisnis dan pejabat yang menjadi pelindungnya tanpa pandang bulu. (Sofyan)
