BERITA JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal dan mengawasi program Rusun subsidi.
Ara menyebut pengawalan dan pengawasan ini akan membuat program Rusun subsidi dapat berjalan sesuai dengan aturan.
“Pak Budi (Jubir KPK), tolong nanti Pak Pahala kawal, dari KPK supaya proses ini semua-semuanya memenuhi peraturan perundangan dan ada pencegahan,” terang Ara di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).
Selain itu, Ara juga meminta pihak KPK dapat menjadi narasumber dalam pelatihan yang akan dilakukan Kementerian PKP sebagai persiapan pelaksanaan program Rusun subsidi.
“Terakhir juga, kami akan melakukan pelatihan yang dipimpin Pak Irjen akhir bulan Januari ini. Kami juga memohon narasumber dari KPK,” ujarnya.
“Karena anggaran kami tahun ini meningkat 100 persen dibanding tahun lalu. Tahun lalu sekitar Rp5 triliun, tahun ini Rp10 triliun,” sambung Ara.
Selanjutnya, kata Ara, ada KUR Perumahan, Rp130 triliun, rumah subsidi yang tapak, 350 ribu itu, anggarannya berapa itu total dari Negara Rp35,2 triliun.
“Jadi betapa besarnya kepercayaan dari Negara dan DPR RI kepada kami yang harus kami jaga,” imbuhnya.
Ara menyebut, tidak banyak Kementerian yang mengalami kenaikan anggaran hingga 100 persen. Oleh karena itu, KPK perlu terlibat dalam fungsi pengawasan disetiap program di Kementerian PKP.
“Jadi concern kami juga adalah bagaimana pencegahan korupsi, transparansi dan benar-benar terserap. Serapan kita tahun lalu 2025 ada 96 persen. Jadi semoga tahun ini bisa lebih banyak lagi,” ucapnya.
Diketahui, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyambangi Gedung KPK, Jakarta. Ara datang untuk berkonsultasi mengenai rencana penggunaan lahan Meikarta untuk pembangunan Rusun subsidi.
Ara tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.55 WIB. Ara datang didampingi sejumlah pejabat Kementerian PKP dan melakukan diskusi bersama KPK selama hampir 3 jam.
Ara mengungkap alasan datang ke KPK hari ini untuk memastikan status hukum lahan Meikarta yang akan dibangun Rusun subsidi.
Ara mengatakan kepastian hukum dari KPK atas lahan Meikarta bisa memberi nafas lega, baik untuk masyarakat, pihak perbankan maupun pengembang Rusun subsidi nantinya.
“Jadi terima kasih Pak Budi (Jubir KPK). Saya merasa ada kepastian hukum, karena tiga pihak itu menunggu kepastian. Pertama itu adalah dari rakyatnya sendiri,” pungkas Ara. (Sofyan)
