BERITA BEKASI – Sekjen Jaringan Nusantara Watch (JNW), Dede Mulyadi, mengapresiasi jika benar Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menelusuri dugaan penyimpangan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos–fasum) disalah satu Kawasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Kalau bicara asset tidak tercatat secara resmi di wilayah Kabupaten Bekasi banyak bahkan boleh dibilang sebagian besar mungkin sudah hilang. Ada juga asset-asset ini menjadi komersil yang tidak tahu sewanya kemana. Pastinya oknum,” terang Dede, Selasa (25/11/2025).
Selain itu, JNW juga mendapatkan informasi ada Tanah Kas Daerah (TKD) rislah dari pihak Pengembang Perumahan seluas 18 hektar kini tinggal kurang lebih 9 hektar, karena tidak ditemukannya risalah serah terima asset di arsip Pemerintah Daerah, karena masih berstatus Desa.
“Bicara asset tidak tercatat di arsip Pemerintah Daerah ini juga pernah dialami warga salah satu Perumahan di daerah Bulak Kapal yang memperjuangkan lahan fasos-fasumnya hektaran kalah, karena tidak dapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi itu sendiri,” ungkapnya.
Al-hasil, sambung Dede, warga Perumahan diwilayah Bulak Kapal dengan kuasa hukumnya, harus menelan pil pahit, karena lahan fasos-fasum yang diperjuangkan bersama mantan RW Perumahan tersebut selama bertahun-tahun kalah.
“Dalam perjuangannya bahkan mantan RW sempat dihukum 3 bulan penjara yang akhirnya dibebaskan ditingkat banding. Karena warga Perumahan hanya memiliki penyerahan fasos-fasum yang tidak tuntas, sehingga tidak tercatat sebagai asset milik daerah,” tuturnya.
Masih kata Dede, kejadian fasos-fasum yang hilang yang kini sudah dikuasai pihak lain untuk usaha komersil diatas lahan fasos-fasum milik salah satu Perumahan di Bulak Kapal tersebut sangat tragis, karena Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan terhadap warga dan kuasa hukumnya.
“Padahal warga dan kuasa hukumnya membela lahan fasos-fasum milik Pemerintah Daerah, tapi tidak mendapatkan dukungan. Lokasi itu sekarang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik atau SHM. Lumayanlah dapat tanah luas dan gratis,” sindir Dede.
Untuk itu, tambah Dede, perlu perhatian serius dari Bupati Bekasi untuk segera memebenahi dan menelusuri asset-asset milik Pemerintah Daerah yakni, Kabupaten Bekasi yang sudah banyak hilang atau tidak jelas statusnya.
“Kalau ini tidak segera dibenahi atau ditelusuri maka asset-asset Pemerintah Daerah milik Kabupaten Bekasi berupa lahan seperti fasos-fasum ini akan hilang dan menjadi santapan atau keuntungan bagi para mafia tanah,” pungkas Dede. (Hasrul)
