BERITA BEKASI – Pada dasarnya, pemecatan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Hal itu dikatakan Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko, menyoroti beberapa kasus pidana yang menjerat Direktur Usaha (Dirus) PDAM Tirta Bhagasasi, Ade Efendi Zarkasih (AEZ).
“Jika seorang pejabat BUMD ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana, RUPS atau Kepala Daerah sebagai pemegang modal dapat langsung memberhentikannya untuk menjaga kredibilitas Perusahaan dan menghindari kerugian lebih lanjut,” terang Heru menanggapi Matafakta.com, Selasa (21/10/2025).
Apalagi, kata Heru, AEZ sendiri, terlibat kasus pidana dugaan Pasal 378 KUHP, tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP, tentang Penggelapan di dua wilayah hukum yakni, Polres Metro Kabupaten Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota dengan pelapor orang yang berbeda.
“Seperti diketahui, selain berstatus tersangka AEZ juga duduk sebagai terdakwa yang kini proses hukumnya tengah berjalan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Kalau sudah begini, sebenarnya tinggal tergantung Kepala Daerah,” ujar Heru.
Dikatakan Heru, mekanisme pemecatan pejabat BUMD bisa dilakukan melalui proses yang melibatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dalam kasus BUMD berbentuk Perumda, bisa melalui Keputusan Pemilik Modal (KPM) yaitu Kepala Daerah.
“Dalam proses ini, alasan pemberhentian harus dijelaskan secara jelas. Pemberhentian ini dapat dilakukan melalui rapat tahunan atau rapat luar biasa dan keputusan dapat segera diberlakukan tanpa harus menunggu hasil akhir dari proses Pengadilan,” ulasnya.
Masih kata Heru, pemberhentian pejabat BUMD dapat mengacu pada sejumlah aturan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebab, aturan ini menjadi landasan utama bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola BUMD.
“Lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur secara detail tentang tata cara pemberhentian pejabat BUMD,” tuturnya.
Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor: 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Jika BUMD berjenis Perseroan Daerah (Perseroda), maka ketentuan dalam UU PT juga berlaku. Pasal 105 UU PT menyatakan bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
“Kalau melihat kondisinya sudah seperti itu seharusnya Kepala Daerah yakni, Bupati Bekasi segera mencopot AEZ untuk menjaga nama baik Lembaga atau Perusahaan dan komitmen menjalankan Pemerintahan yang bersih,” pungkas Heru. (Mul)
