BERITA JAKARTA – Buntut pencabutan kartu identitas liputan (ID Pers) Istana jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, mendesak pihak Istana meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana Diana Valencia serta mengevaluasi pejabat yang bersangkutan.
“Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana DV,” ucap Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim dalam pernyataan sikap bersama LBH Pers dikutip, Senin (29/9/2025).
Pencabutan ID Pers DV terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu 27 September 2025. Prabowo, tiba di Halim setelah berkunjung ke empat Negara.
Dalam kesempatan itu, DV bertanya soal kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meluas di berbagai daerah. Prabowo sebenarnya bersedia menjawab pertanyaan itu dan naik di berbagai media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI dan LBH Pers, Biro Istana mengambil langsung ID Istana DV di kantor CNN pada pukul 20.00 WIB. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan soal keracunan MBG di luar konteks agenda, sehingga memutuskan mencabut ID Pers, Diana Valencia.
AJI dan LBH Pers mengingatkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pers menyatakan, Pers Nasional, termasuk CNN Indonesia, mempunyai fungsi sebagai media informasi, yakni pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
Tindakan atau pertanyaan yang dilontarkan jurnalis CNN juga termasuk melakukan kerja jurnalistik Pasal 6 ayat butir D yang berbunyi, “melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,” dalam hal ini MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo.
Pasal 18 UU Pers juga menyebutkan, “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”
Pasal 4 ayat (2) UU Pers berbunyi “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, dan ayat 3 berbunyi “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), jurnalis wajib mendapatkan keseimbangan isi berita dan para pihak, termasuk memperoleh keseimbangan pernyataan dari Presiden Prabowo terkait MBG yang menjadi program andalannya.
Lagi pula, kata dia, dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) ditegaskan, seluruh pejabat publik sepanjang dia menggunakan anggaran publik tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi ke publik.
Pernyataan Presiden Prabowo akan memanggil pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi program MBG merupakan upaya untuk keterbukaan publik dan bisa menjadi penyeimbang dari berita-berita keracunan yang sedang beredar di masyarakat. Terlebih, Prabowo mengatakan MBG merupakan program yang besar.
“Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” kata Irsyan Hasyim.
AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan bahwa praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia.
“Mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi UU Nomor: 40 Tahun 1999, tentang Pers. Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi,” pungkasnya. (Sofyan)
