“Konflik Etika dan Kredibilitas Pemerintahan Saat Menteri Bermain Domino Dengan Tersangka Pembalakan Liar”
BERITA JAKARTA – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding terlihat bermain domino bersama pelaku pembalakan liar, Azis Welang di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK), Ronald Loblobly berpandangan, mendasarkan keterangan Menteri Kehutanan lewat klarifikasi yang diberikannya:
- Menteri Kehutanan Antonio tidak mengenal dua pemain dimino lainnya. Secara logika sulit dipercaya, karena permainan domino membutuhkan interaksi. Dan bagaimana mungkin bisa tidak tahu atau kenal dengan lawan main yang duduk semeja?
- Lokasi pertemuan di Posko KKSS. Merupakan tempat Sekretariat dari Menteri Karding sebagai Sekjennya. Apakah logis seorang pelaku pembalakan liar bisa mengakses Sekretariat tersebut dengan terbuka tanpa mengatahui adanya pertemuan antar pihak sampai bebas bermain domino disana?.
- Terkait dengan waktu pertemuan yang sampai larut malam, Pukul 24.00 WIB. Apa motif pertemuan di jam orang istirahat tersebut dan tempat yang terbilang eksklusif (limited access)?
- Status Agus Wellang yang masih tanda tanya, apakah benar resmi sebagai pesakitan Rutan Salemba atau bukan. Perlu ditelusuri kejelasannya. Kalaupun yang bersangkutan masih berstatus sebagai tahanan, kenapa bisa turut hadir didalam pertemuan informal tersebut?
Merujuk pada 4 pertanyaan yang menjadi kelemahan argumentasi yang coba dibangun narasinya oleh Menteri Kehutanan, kok rasanya klaim “tidak mengenal” lebih terkesan sebagai damage control yang terburu-buru disampaikan setelah fotonya tersebar luas atau viral.
Implikasi etika dan hukum: Adanya dugaan conflict of interest dimana seorang Menteri bebas berinteraksi dengan tersangka kasus yang berada dibawah kewenangan institusinya
– Menciptakan persespsi negatif publik tentang komitmen pembalakan liar sebagai pelanggaran prinsip akuntabilitas
– Merusak integritas kabinet yang mengakibatkan turunnya kredibilitas Pemerintah dimata publik
– Dan secara etika, seharusnya seorang menteri menjaga jarak dari pihak yang pernah terlibat masalah hukum pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
Peristiwa tersebut jelas berimplikasi terhadap Pemerintahan Prabowo. Terutama penilaian publik, adanya kesenjangan antara retorika dan tindakan dalam upaya penegakan hukum, khususnya di sektor kehutanan.
Selain itu, kesangsian publik akan kepemimpinan Prabowo yang dinilai tidak tegas terhadap perilaku dan tindakan anak buahnya.
Jadi kalau mau disimpulkan atas peristiwa yang terjadi:
- Klaim tidak mengenal sangat tidak make sense
- Lemahnya budaya etika dan krisis akuntabilitas didalam kabinet
- Menambahkan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo
- Respon lamban Presiden mencerminkan kelemahan kepemimpinan ditinjau dari beberapa kasus yang belakangan ini terjadi.
Sekian banyak peristiwa pada waktu-waktu sekarang ini harusnya menjadi momentum refleksi bagi Pemerintahan Prabowo untuk memperkuat tata pengelolaan Pemerintahan yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan publik yang semakin tererosi ditahun pertama masa jabatannya ini. (Sofyan)
