BERITA JAKARTA – Ketua Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI), Rudy Marjono, menyikapi perkembangan terbaru, terkait perkara Peninjauan Kembali (PK) terpidana, Silfester Matutina.
Dalam agenda persidangan PK, Silfester tidak hadir untuk memberikan keterangan maupun memperkuat permohonannya, Rabu (20/8/2025).
Menurut KOPHI, absennya terpidana menunjukkan bahwa permohonan PK tersebut tidak diajukan dengan sungguh-sungguh, melainkan hanya upaya mensiasati hukum agar terhindar dari eksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.
“Ketidakhadiran pemohon PK memperlihatkan bahwa niatnya bukan mencari keadilan, melainkan mengulur-ulur waktu. Publik patut menduga ini hanyalah strategi untuk menghindar dari eksekusi yang sudah seharusnya dilaksanakan,” tegas Rudy.
KOPHI menilai bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK adalah hak setiap terpidana, tetapi hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab, bukan sebagai instrumen untuk melemahkan kepastian hukum.
Lebih lanjut, Rudy Marjono menegaskan bahwa jika Silfester terus mangkir dan menghindar dari kewajiban hukumnya, Kejari Jakarta Selatan harus segera menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Langkah ini, lanjut Rudy, penting untuk memastikan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dilaksanakan.
“Keadilan tidak boleh dipermainkan dengan formalitas kosong. Jika PK hanya dijadikan tameng untuk lari dari eksekusi, maka Negara harus tegas segera eksekusi atau tetapkan sebagai DPO,” pungkas Rudy.
KOPHI mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak cepat, transparan dan tegas demi menegakkan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. (Sofyan)
