BERITA JAKARTA – Pemerintah diminta tidak lagi tunduk pada kepentingan swasta dalam pengelolaan Jalan Tol.
Seruan itu, datang dari Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi yang menyoroti praktik pembagian hasil konsesi Tol Dalam Kota (Dalkot) Cawang–Pluit–Tanjung Priok yang disebut sangat merugikan Negara.
Tol tersebut saat ini dikelola oleh PT. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan milik pengusaha, Jusuf Hamka.
Menurut Uchok, sejak awal perjanjian konsesi, porsi keuntungan untuk Pemerintah terbilang amat kecil.
“Awalnya Pemerintah atau BUMN hanya mendapat 25 persen. Sementara PT. CMNP mengantongi 75 persen,” terang Uchok kepada wartawan, Senin (9/6/2025).
Lalu pada 2002, Pemerintah hanya naik sedikit ke 35 persen dan PT. CMNP tetap dominan di 65 persen.
“Baru pada 2003 hingga 2025 Pemerintah mendapat 45 persen, tapi PT. CMNP tetap lebih besar yakni, 55 persen!,” ungkapnya.
Angka-angka itu makin mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan pendapatan PT. CMNP yang meroket.
Pada 2023 saja, perusahaan ini membukukan pemasukan hingga Rp7,6 triliun, naik drastis dari Rp4,4 triliun pada 2022 dan 2021.
Uchok menilai keputusan Pemerintah memperpanjang konsesi kepada PT. CMNP sebagai langkah keliru yang mengorbankan kepentingan rakyat.
“Dengan pendapatan sebesar itu, mengapa Pemerintah terus menyerahkan pengelolaan Jalan Tol kepada swasta? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir, jangan hanya jadi penonton,” kritik Uchok.
Uchok juga mendesak, agar Pemerintah membatalkan perpanjangan konsesi dan segera mengambil alih pengelolaan tol strategis tersebut.
“Jangan lagi swasta diprioritaskan dalam urusan vital seperti Jalan Tol. Pemerintah harus berani ambil alih demi keadilan dan kedaulatan ekonomi,” pungkas Uchok. (Sofyan)
