BERITA JAKARTA – Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional Haryanto (HR) untuk kedua kalinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 2 Juni 2025.
Rencananya Haryanto diperiksa terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019—2023.
“Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HR,” ucap Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, Senin (2/6/2025).
Perlu diketahui, sebelumnya Haryanto pernah diperiksa penyidik KPK untuk mengusut kasus tersebut pada hari Jumat 23 Mei 2025 lalu.
Dalam perkara dugaan pemerasan TKA, Haryanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker pada tahun 2019—2024.
Selanjutnya sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemenaker pada tahun 2024—2025.
Selain Haryanto, KPK kembali memanggil Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker pada tahun 2020—2023 Suhartono.
Budi menjelaskan bahwa penyidik KPK memanggil dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenaker untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut, yakni berinisial FS dan RJ.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya merupakan Pengantar Kerja Ahli Madya Kemenaker Fitriana Susilowati (FS) dan Koordinator Bidang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA di Direktorat PPTKA Kemenaker pada bulan September 2024—2025, Rizky Junianto (RJ).
Sebelumnya, KPK menyatakan kasus tersebut diduga terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Binapenta dan PKK Kemenaker pada tahun 2020—2023. Dikatakan pula bahwa dugaan suap telah terjadi sejak 2019.
KPK juga menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, tetapi belum dapat menginformasikan latar belakang para tersangka, yakni penyelenggara negara, swasta atau lainnya.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menyita 13 kendaraan yang terdiri atas 11 unit mobil dan dua unit motor dari penggeledahan sejak tanggal 20 sampai 23 Mei 2025. (Sofyan)
