BERITA BEKASI – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Kabupaten Bekasi targetkan 2 program unggulan yakni, Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) dan program Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau WC.
Hal tersebut untuk mendukung program utama Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi stunting di Kabupaten Bekasi yang memiliki slogan Bangkit, Maju dan Sejahtera.
“Program Rutilahu merupakan bagian dari program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang dianggap rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni,” terang Kepala Disperkimtan, Kabupaten Bekasi, Chaidir kepada Matafakta.com, Jumat (16/5/2025).
Maksud Layak huni, kata Chaidir yang utama adalah atap, lantai dan dinding, karena kalau monokat (isian) atau aksesoris yang lain itu hanya pelengkap dan membangun dengan sistem gotong royong.
“Rutilahu seperti halnya membangun dengan sistem gotong royong, Pemerintah memberikan bantuan untuk merangsang masyarakat yang mendapatkan bantuan supaya ikut bersama sama membangun rumahnya,” tutur Chaidir.
“Sebenarnya, Rutilahu itu rumah gotong royong yang sifatnya hanya menstimulkan supaya ada kemauan dari warga untuk merubah, merehab merubah mereka menjadi layak dihuni,” sambung Chaidir.
Diungkapkan Chaidir, tahun 2026 mendatang, anggaran untuk program Rutilahu akan dinaikkan dari yang sekarang Rp20 juta per Unit Rutilahu tahun depan menjadi Rp40 juta per Unit Rutilahu untuk membantu masyarakat tidak mampu.
Anggaran Rutilahu naik jadi Rp40 juta, karena berjalannya waktu harga material naik. Sementara kita dari tahun 2019 anggaran Rutilahu tidak pernah naik jadi sekarang disesuaikan dilapangan mengenai harga-harga,” tuturnya.
Namun sayangnya, lanjut Chaidir, untuk Rp40 juta itu belum bisa dianggarkan tahun ini, karena sudah terlanjur tersosialisasikan dengan anggaran Rp20 juta dengan jumlah sebanyak 1,670 Unit Rumah di APBD murni tahun 2025.
“Memang sampai hari ini kita lagi menyusun Peraturan Bupati untuk diangka Rp40 juta, tapi tidak bisa ditahun ini, karena sudah tersosialisasikan, sudah berjalan. istilahnya sudah ada action,” ulasnya.
Masih kata Chaidir, jumlah 1.670 Unit Rutilahu itu, tersebar dimasing-masing Desa, ada Desa yang kebagian 15 unit ada juga yang kebagian 20 Unit Ritulahu yang bersifat menstimulat, merangsang supaya warga atau masyarakat ada keinginan untuk menovasi rumahnya.
“Kemudian menarik keluarganya atau tetangganya atau bahkan Pemerintah Desa untuk gotong-loyong merubah rumahnya menjadi layak huni. Dari situ, kita bisa kelihatan sampai sejauh mana guyup ataupun gotong royongnya masyarakat di Desa,” imbuhnya.
Selain program Rutilahu, ada juga program sanitasi lingkungan seperti Jamban atau WC dimasing masing rumah.
“Kita akan membantu masyarakat agar mempunyai WC disetiap rumah, supaya tidak melakukan BAB sembarangan, seperti halnya di daerah Cikarang Selatan Desa Serang,” ucap Chaidir.
Dengan adanya WC, disetiap rumah dapat juga membantu mengurangi stunting dan program ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi penyelesaian target agak lambat, karena ada penyesuaian sumber dana.
Dikatakan Chaidir, terdapat 2 sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Makanya pekerjaannya lebih dahulu Rutilahu.
“Kita belum berani mendata untuk pembuatan WC disetiap rumah, sebelum benar-benar anggarannya ada,” kata Chaidir.
Untuk anggaran, tambah Chaidir, pengerjaan WC di setiap rumah senilai Rp15 juta, diantaranya pembangunan dinding 2 meter x 2 meter, kloset, septitank dan kran air, bila mana terdapat jalur air seperti halnya air PDAM.
“Untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi stanting disetiap Dinas terkait harus saling bersinergi. Tentunya kalau dari Disperkimtan hanya sebatas sarananya saja, kalau sarananya sudah layak tentunya salah satu poin untuk mengurangi kemiskinan dan stunting,” pungkasnya. (Hasrul)
