Bikin Kemelut, Presiden Prabowo Diminta Copot Menhut Raja Juli Antoni

- Jurnalis

Senin, 10 Maret 2025 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Kehutanan, Mr. Mukhsin Nasir

Pengamat Kehutanan, Mr. Mukhsin Nasir

BERITA JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mencopot Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) karena telah menimbulkan kegaduhan, kritik dan kemelut berkepanjangan.

Hal itu, lantaran kebijakannya memasukkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry And other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tanpa melihat kompetensi yang dibutuhkan.

Permintaan itu diungkapkan, Pengamat Kehutanan, Mr. Mukhsin Nasir, dalam percakapannya dengan wartawan di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Mukhsin mengatakan, munculnya berbagai kritik di media tentang kinerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni merupakan tamparan Presiden Prabowo.

“Kinerja Menteri Raja Juli Antoni dianggap hanya membawa misi kepentingan Partai PSI di Kementerian Kehutanan,” ujar Mukhsin yang juga Sekjen Mata Hukum.

Dia menyatakan, tindakan Menteri Raja Juli inilah menjadi pemicu hebohnya pemberitaan di media, sebab jumlah jabatan di Kementerian Kehutanan menjadi jabatan titipan dari orang-orang Partai PSI.

Menurut Mukhsin Nasir, polemik yang terjadi saat ini adalah gambaran kinerja Menteri Raja Juli dimata publik buruk.

“Ini jelas akan mengganggu kinerja Kementerian Kehutanan yang dinakhodai Raja Juli,” tegas Mukhsin.

Menurut Mukhsin, kinerja pencapaian Menteri Raja Juli pun akan menghambat program Presiden Prabowo dalam membangun kemajuan Kementerian Kehutanan, termasuk program Presiden Prabowo tata kelola kehutanan yang melibatkan sejumlah instansi terkait dalam satuan tugas atau satgas.

Para kader-kader titipan Menteri Kehutanan Raja Juli saat inipun dinilai tidak memiliki kapasitas kemampuan tentang Kehutanan. Hal inipun akan menjadi persoalan besar di Kementerian Kehutanan kedepan.

“Maka sebaiknya Presiden Prabowo segera copot Menteri Raja Juli dan Presiden segera menunjuk Menteri Kehutanan yang mumpuni memiliki pengetahuan secara teknis dan berpengalaman cukup agar mampu membawa Kementerian Kehutanan sebagaimana yang diharapkan dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo sebagai Presiden harapan rakyat,” pungkas Mukhsin. (Syam)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Kamis, 10 September 2026 - 20:29 WIB

AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

OPM Kembali Melakukan Aksi Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil

Peristiwa

Biadab….!!!, Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat

Kamis, 17 Sep 2026 - 09:18 WIB

Tim-9 Kejaksaan Agung

Berita Utama

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 Sep 2026 - 19:20 WIB